Jumat, 29 Agustus 2025

Pilpres 2019

Surat Permohonan C1 ke Bawaslu Bocor, TKN: BPN Klaim Data 62 Persen Dari Mana ?

TKN Jokowi-Maruf Amin merespons soal BPN Prabowo-Sandiaga yang mengajukan surat permohonan salinan C1 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Tribunnews.com/ Fransiskus Adhiyuda
Direktur Komunikasi Politik TKN, Usman Kansong di Hotel Gren Melia, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin merespons soal Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga yang mengajukan surat permohonan salinan C1 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Direktur Komunikasi Politik TKN, Usman Kansong menduga, permohonan BPN Prabowo-Sandiaga itu sebagai bukti bahwa tak punya data C1 pada Pilpres 2019.

Meski sebelumnya, BPN Prabowo mengklaim telah memiliki 'war room' rekapitulasi C1.

Baca: Sejumlah Kapolda Dimutasi, Irjen Agung Budi Jabat Kabaintelkam, Irjen Condro Kirono Jadi Kabaharkam

"Ini menarik, peryataan dari Bawaslu, jangan-jangan mereka tidak punya data untuk baru mau bikin 'war room'," kata Usman di Hotel Gren Melia, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/4/2019).

Usman pun menyayangkan klaim kemenangan kubu Prabowo-Sandiaga dalam Pilpres 2019.

Sebab, klaim itu tak diperkuat dengan data-data rekapitualsi.

"Lalu pertanyaanya, klaim data 62 persen itu dari mana selama ini," kata Usman.

Baca: Di Sukoharjo, Petugas Pemilu Rela Hanya Tidur 4 Jam per Hari Demi Tuntaskan Penghitungan Suara

Sebelumnya, kubu Jokowi-Maruf Amin menduga BPN sedang me-lobby Bawaslu untuk mendapatkan dokumen C1.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019)
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019) (Tribunnews.com/Fransiskus Adhiyuda)

“Saya dapat informasi kalau BPN sedang melobby Bawaslu untuk dapatkan dokumen C1,” kata Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/4/2019).

Hal itu dilontarkan Hasto menanggapi sikap BPN yang hingga saat ini tidak mau membuka data hasil perolehan suara, namun melakukan klaim kemenangan sendiri.

Baca: Update KPU: Hingga Jumat Siang Tercatat 230 Petugas Pemilu Meninggal Dunia, 1.671 Sakit

Ia mengatakan hal ini menjadi wajar apabila publik menuduh klaim kemenangan yang dilakukan hanyalah tindakan provokasi tanpa bukti.

Sementara, Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin mengatakan Badan Pemenangan Nasional Prabowo (BPN) Subianto-Sandiaga Uno telah mengajukan permintaan untuk mendapatkan dokumen C1.

Meski, Afifuddin mengaku tak ingat persis surat itu diterima lembaganya sejak kapan.

Kumpulkan C1 dan Laporan Pelanggaran

Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Priyo Budi Santoso mengungkapkan beberapa hal yang sedang dilakukan pihaknya usai Pemilu 2019.

Priyo menjelaskan, saat ini relawan, pendukung serta caleg dari partai koalisi diminta untuk memegang form C1 dan juga pelaporan pelanggaran Pemilu.

Wakil Ketua BPN, Priyo Budi Santoso ketika ditemui di Surabaya, Senin (25/2/2019).
Wakil Ketua BPN, Priyo Budi Santoso ketika ditemui di Surabaya, Senin (25/2/2019). (TRIBUNJATIM.COM)

"Kami sudah meminta agar relawan dan pendukung serta caleg untuk memegang form C1. Itu akan menjadi perbandingan dengan perhitungan dari KPU. Kami juga meminta apabila ada pelanggaran, segera untuk dilaporkan," jelas dia di depan kediaman Prabowo, Kamis (18/4/2019).

Khusus untuk pelanggaran pemilu, jelas dia, beberapa laporan sudah masuk ke tim BPN. Namun, dia menduga masih banyak pelanggaran lain yang akan dilaporkan.

Baca: Kecelakaan Sedan Camry di Jl Tendean, Tabrak Mobil Mercedes Lalu Hajar Belasan Pengendara Motor

"Untuk pelanggaran, ini saya melihat cukup luar biasa banyak ya. Tapi, kami masih menunggu dulu dari lapangan nanti baru akan kami kumpulkan dan laporkan," tukasnya.

Baca: Tiga Jam Diperiksa Penyidik, Dewi Perssik Tinggalkan Kantor Polisi dengan Terburu-buru

Kendati demikian dalam waktu dekat ini, pihaknya masih akan fokus untuk pengawalan suara yang saat ini sedang dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Berturut-turut, pengawalan akan dilakukan hingga tingkatan nasional.

Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan