Titiek Soeharto Jenguk Pendukung Prabowo yang Diduga Keracunan Makanan Setelah Demo di KPU

Komisioner KPU RI Viryan Azis mengira banyaknya aksi demonstrasi massa yang dialamatkan ke KPU dan Bawaslu tidak akan mengubah apapun.

Demonstrasi massa juga tidak bisa mengubah sesuatu yang sudah ditetapkan berdasarkan hukum.

Bila ada pihak-pihak yang berdemo menyerukan adanya praktik kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, seharusnya mereka turut melampirkan bukti data yang dimiliki.

Mendemonstrasikan data lebih berguna, dibanding demonstrasi massa.

"Jadi kalau mau ada yang demonstrasi massa tidak tepat. Yang lebih tepat sekarang itu yang dibutuhkan demonstrasi data. Demonstrasi massa tidak akan menyelesaikan masalah. Seberapa pun banyak massa yang turun dalam demo-demo, tidak akan merubah hasil Pemilu. Kecuali ada data yang didemokan, disampaikan," kata Viryan Azis di KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2019).

Data-data yang dimiliki, nantinya bisa didemonstrasikan lewat ranah rapat pleno terbuka.

Rapat pleno menjadi tempat untuk mengkonfrontir apakah data-data tersebut absah atau tidak.

"Kalau pernyataan-pernyataan itu kan tidak bisa. Ini kan demokrasi, proseduralnya demikian," ujar dia.

Hal itu dirasa penting sebab jika hanya menyampaikan tudingan kecurangan.

Namun, sekedar lewat pernyataan tanpa dibarengi bukti dan pelaporan, maka pernyataan hanya sekedar kata-kata saja.

"Dugaan-dugaan itu harus dikonfirmasi secara langsung di forum yang memang disediakan, yaitu forum rapat pleno berbuka secara berjenjang," katanya.

Lapor kecurangan Pemilu

Sekretaris Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi, Ahmad Hanafi Rais mendatangi kantor Bawaslu RI, sekitar pukul 11.00 WIB.

Ia yang ditemani ketua BPN Prabowo-Sandi Joko Santoso dan Direktur hukum dan advokasi BPN Sufmi Dasco, melaporkan satu dari 5 laporan terkait dugaan kecurangan pemilu 2019, yakni laporan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) tentang keterlibatan ASN dalam pilpres.

"Kita melaporkan berbagai macam dugaan kecurangan ke Bawaslu terkait pilpres 2019. Ini laporan pertama kita yang terkait dengan dugaan pelanggaran yang disifatnya TSM," ujar Hanafi yang ditemui di kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/5/2019).