Pilpres 2019

Ungkap kecurangan dan Klaim Kemenangan 54 Persen, BPN: Ngapain ke MK ? Kita yang Menang Ko

Data-data kecurangan yang mereka rangkum disampaikan dalam acara " Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta

Ungkap kecurangan dan Klaim Kemenangan 54 Persen, BPN: Ngapain ke MK ? Kita yang Menang Ko
Tribunnews/JEPRIMA
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat memberikan pernyataan politik didepan masa pendukungnya pada acara mengungkap fakta - fakta kecurangan Pilpres 2019 yang diselenggarakan oleh BPN di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019). Pada pernyataan tersebut Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tribunnews/Jeprima 

Beberkan kecurangan dan Klaim Kemenangan 54 Persen , BPN : Ngapain ke MK? kita yang Menang Ko

TRIBUNNEWS.COM - Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga telah membeberkan dugaan kecurangan Pemilu 2019, Selasa (14/5/2019).

Data-data kecurangan yang mereka rangkum disampaikan dalam acara " Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.

Dikutip dari Kompas.com, salam acara tersebut, tim teknis BPN menyampaikan pemaparan mengenai berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat pemungutan suara, dan sesudahnya.

Di antaranya adalah permasalahan daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, penggunaan aparat, surat suara tercoblos hingga salah hitung di website KPU.

Menurut Djoko Santoso, permasalahan itu sudah dilaporkan oleh BPN sejak awal namun tak pernah ditindaklanjuti.

"Beberapa waktu lalu kami sudah kirim surat ke KPU, tentang audit terhadap IT KPU, meminta dan mendesak di hentikan sistem penghitungan suara di KPU yang curang, terstruktur sistem," kata dia.

Hal senada juga diungkapkan Jubir BPN, Vasco Ruseimy saat menjadi narasumber dalam acara iNews Sore, Selasa (14/5/2019),

Vasco Ruseimy menjelaskan, dugaan kecuranan terjadi sebelum masa kampanye hingga setelah Pemilu 2019.

"Dugaan kecurangan terjadi saat atau setelah pemilu berlangsung, kecurangan terjadi justru sebelum masa kampanye, terlihat tersktruktur dan masif. Seperti ada diduga banyak ASN yang ikut bergerak dan memenangkan 01, semua video viral, bupati dan kepala daerah. Terjadu juga saat pncoblosan, banyak penggiringan suara, formulir C1 berubah, surat suara sudah tersoblos," katanya.

halaman selengkapnya ==========>>>>>>

Editor: TribunnewsBogor.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved