Pemilu 2019

BPN Tak Gugat Ke MK, Pengamat: Kini Tekanannya di Bawaslu Untuk Pastikan Kerja KPU Bersih

Dahnil menegaskan hal tersebut karena pihaknya melihat ada ‘distrust’ atau ketidakpercayaan terhadap proses hukum di Indonesia.

BPN Tak Gugat Ke MK, Pengamat: Kini Tekanannya di Bawaslu Untuk Pastikan Kerja KPU Bersih
Tribunnews.com/ Rina Ayu
Pengamat politik sekaligus pakar komunikasi politik Hendri Satrio di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/12/2018). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menolak hasil KPU dan tak akan membawa dugaan kecurangan ke Mahmakah Konstitusi (MK) dinilai mengagetkan.

Hal itu disampaikan Pengamat politik Hendri Satrio kepada Tribunnews.com, Kamis (16/5/2019).

"Itu sesuatu yang mengagetkan. Karena biasanya kalau ada sengketa, mereka ke MK," ujar pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini.

Itu berarti, menurut Hendri Satrio, beban besar itu ada di bahu Bawaslu dalam mengawal dan memastikan proses rekapitulasi di KPU benar-benar sesuai dengan konstitusi.

"Kini tekanannya ada di Bawaslu. Karena Bawaslu harus benar-benar memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan KPU benar-benar jujur dan bersih," tegas Hendri Satrio.

Baca: APDI Tantang Jokowi dan Prabowo Berlomba Tunjukan Kepedulian Bantu Petugas KPPS yang Terkena Musibah

Baca: 8 Kepala Daerah dan 2 Tokoh Politik Gelar Silaturahim

Baca: Tanggapan Sejumlah Pihak soal Prabowo yang Akan Tolak Hasil Pemilu 2019 oleh KPU jika Ada Kecurangan

Sebelumnya Hendri Satrio masih berharap BPN Prabowo-Sandi mengambil langkah menggugat hasil KPU ke MK.

"Sikap menolak tidak akan mengubah hasil. Tapi akan meneruskan pertandingan hingga 20 Oktober melalui berbagai proses di MK," harap Hendri Satrio, saat Rabu kemarin.

BPN Tak Akan Sengketakan Ke MK

Juru bicara BPN (Badan Pemenangan Nasional) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa pihaknya tak akan menempuh jalur Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan sengketa Pilpres 2019.

Dahnil menegaskan hal tersebut karena pihaknya melihat ada ‘distrust’ atau ketidakpercayaan terhadap proses hukum di Indonesia.

“Terus terang kami melihat proses hukum banyak menghalangi kami, kriminalisasi tokoh BPN, dan hal-hal lain selama serta sesudah pencoblosan, kami kehilangan kepercayaan kepada hukum kita, ada makar yang masif terhadap hukum kita sehingga kami memutuskan tak akan menempuh jalur MK,” terangnya saat ditemui di posko pemenangan Prabowo-Sandi di Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jaksel, Rabu (15/5/2019).

Dahnil berpendapat proses hukum di Indonesia seperti hukum rimba di mana yang melakukan interpretasi hukum adalah mereka yang memegang kekuasaan.

Dahnil mengatakan pihak BPN akan terus memantau perkembangan terkini untuk menentukan langkah-langkah dalam proses Pemilu.

“BPN akan menunggu perkembangan beberapa hari ini jelang penetapan hasil Pemilu, Pak Prabowo juga mengatakan dirinya memberi kesempatan kepada penyelenggara Pemilu untuk menindaklanjuti temuan kecurangan, kita memastikan proses yang berjalan menghadirkan keadilan terlebih dahulu,” pungkasnya.(*)

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved