Gerindra Sindir AHY: Datang ke BPN Gak Bisa tapi Kongkow Bareng Pendukung Jokowi Bisa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Gerindra Andre Rosiade menyindir Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dinilainya lebih punya banyak waktu untuk bertemu dengan pendukung Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Andre dalam sebuah diskusi di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2019).

 Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN)  itu menyebut istilah "bangsawan politik" untuk menyebut sosok AHY.

"Nah ternyata sang bangsawan itu (AHY) lebih punya waktu ketemu dengan kepala daerah, yang bagi saya kepala daerah ini adalah kepala daerah pendukung Pak Jokowi, bukan kepala daerah yang netral," ujar Andre.

Baca: Sindir AHY Bangsawan Politik, Andre Rosiade: Saya Merangkak dari Bawah Bukan Bangsawan Politik

Baca: Keluarkan Security Alert Jelang 22 Mei 2019, Ini Penjelasan Wakil Dubes AS di Jakarta

Baca: Pesan Perdamaian Ketua Umum The Jakmania Buat Suporter yang Mengaku Fanatik di Liga 1

Baca: Jangan Ditanya ke Mana Prabowo Pergi

Pertemuan dengan sejumlah kepada daerah yang dimaksud Andre adalah saat Agus menghadiri silaturahim bersama kepala daerah dan tokoh politik di Museum Kepresidenan Bogor, Gedung Balai Kirti, Jawa Barat, Rabu (15/5/2019).

Menurut dia, mereka yang hadir adalah para pendukung Jokowi. Sebelum ini, kata Andre, AHY juga melakukan manuver dengan bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan pada 2 Mei 2019.

Ia menyebutkan, sebagai bagian dari koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga, AHY tidak pernah mengonfirmasi lebih dulu ke pihak BPN.

Menurut Andre, putra dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono itu selama ini tak pernah hadir di rapat BPN.

Baca: Nasib Nur Khamid Setelah Nikahi Bule Cantik Polly Alexandria Robinson, 5 Bulan tak Balik ke Pelukan?

AHY juga disebut jarang berdiskusi dengan para petinggi BPN lainnya.

"Sang bangsawan ini punya waktu untuk kongkow tapi tidak punya waktu datang ke BPN untuk berdiskusi dengan teman-teman BPN," kata Andre.

Akibatnya, lanjut Andre, AHY melontarkan pernyataan yang ia nilai kurang tepat.

Baca: Elite Demokrat, PAN, dan PKS yang Menentang Sikap Prabowo Subianto Jelang 22 Mei

Saat ditemui di Museum Kepresidenan Bogor, Gedung Balai Kirti, Jawa Barat, Rabu (15/5/2019), AHY mengatakan, Partai Demokrat sudah menyarankan Prabowo untuk bersabar menunggu hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurut AHY, saran itu didasarkan pada sikap partai yang berkomitmen menggunakan cara-cara konstitusional dalam kontestasi politik, terutama pemilihan umum.

Andre menilai pernyataan tersebut terkesan menggurui dan seakan-akan pihak BPN akan melakukan upaya yang inkonstitusional dalam menyikapi hasil Pilpres 2019.

Terkait tuduhan inkonstitusional, Andre menegaskan, BPN belum memutuskan apakah akan mengajukan gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau tidak pascapenetapan hasil pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum.

Selain itu, kata Andre, pihak BPN juga telah melaporkan dugaan kecurangan pilpres ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai aturan perundang-undangan.

"Jadi jangan berkomentar. Anda tidak pernah datang rapat BPN. Ayo saya tunggu daripada duduk-duduk sama pendukung Pak Jokowi," kata dia.

Andre mengatakan, kritik yang disampaikannya ini merupakan pendapat pribadi.

Hingga saat ini, pihak Partai Gerindra maupun Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga belum mengambil sikap terkait manuver AHY tersebut.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Jubir BPN: AHY Lebih Punya Waktu Bertemu Pendukung Jokowi 

Wasiat Prabowo

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengungkap telah menyiapkan surat wasiat sebagai komitmen menghadirkan Pemilu adil tanpa kecurangan.

Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburokhman menjelaskan surat wasiat Prabowo akan menjadi standing point alias sikap resmi paling mutakhir capres 02 tersebut.

Kata Habiburokhman, isi surat itu tidak terlalu spesifik soal tindak lanjut hasil Pemilu.

Melainkan lebih kepada hal-hal baik untuk bangsa Indonesia, terutama bagaimana seharusnya mensikapi persoalan Pemilu tahun ini.

"Itu akan menjadi standing point, sikap resminya pak Prabowo yang final. Intinya, pasti apa yang ditulis, disampaikan pak Prabowo itu hal baik. Hal yang bagus untuk bangsa. Bagaimana bangsa ini menyikapi persoalan terkait Pemilu terakhir," kata Habiburokhman saat ditemui di KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/5/2019).

Lebih lanjut Habiburokhman tidak mau membocorkan secara detail apa isi surat tersebut. Tapi yang jelas, surat wasiat Prabowo akan dibacakan antara tanggal 21 Mei sebelum pengumuman hasil rekapitulasi Pemilu, atau tanggal 22 Mei tepat di hari pengumuman tersebut.

Baca: Jelang 22 Mei, Eks Komandan NII: Setiap Konflik Adalah Peluang dan Iklan Gratis Bagi Teroris

"Nanti dibacakan pada saatnya. Tunggu tanggal mainnya. Yang jelas kami selalu menempuh cara-cara terhormat, bermartabat dalam berpolitik, termasuk mensikapi hasil pemilu ini. Persisnya nggak tau, sekitar tanggal 21-22," ungkap Habiburokhman.

Sebelumnya, dalam pidatonya di acara pengungkapan data serta fakta kecurangan di Hotel Grand Sahid kemarin Selasa (14/5/2019) Prabowo menyatakan akan segera mengumpulkan ahli hukum dan membuat surat wasiat.

"Setelah ini saya ke Kertanegara saya akan kumpulkan ahli hukum saya akan buat surat wasiat saya. Saya katakan gak usah nakut-nakutin kita dengan makar-makar.”

“Sekarang ini tokoh bangsa ini bukan makar jenderal itu mempertaruhkan nyawanya sejak muda mereka tidak makar, Tiasno tidak makar, Iwan Fuad tidak makar, Tejo Edi tidak makar, amien rais tidak makar, Djoko Santoso tidak makar.”

“Kita membela Bangsa Indonesia, jangan takut-takuti dengan senjata yang diberikan oleh rakyat, " kata Prabowo Subianto.