Pilpres 2019

Din Syamsuddin Minta Kubu Prabowo Buktikan Kecurangan Pemilu: Kalau Tak Benar, Itu Fitnah

"Maka tuduhan-tuduhan itu verifikasi saja. Kalau nanti tidak benar tuduhan oleh Paslon 02, BPN, itu fitnah. Itu fitnah."

Din Syamsuddin Minta Kubu Prabowo Buktikan Kecurangan Pemilu: Kalau Tak Benar, Itu Fitnah
Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama
Din Syamsuddin. 

Upaya Jokowi untuk bertemu Prabowo usai pemungutan suara pada 17 Mei 2019 sempat dilakukan dengan mengutus Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Namun hingga saat ini, dirinya belum bisa bertemu Prabowo Subianto.

Baca: Seekor Anjing di Thailand Selamatkan Bayi yang Dikubur Hidup-hidup Ibunya, Begini Ceritanya

"Sejak awal dulu sudah kan, masa saya sampaikan bolak-balik, ya sudahlah sudah saya sampaikan," ujar Jokowi saat ditanya rencananya bertemu Prabowo Subianto usai menghadiri acara buka puasa bersama Partai Golkar di Jakarta, Minggu (19/5/2019).

Sebelumnya, sehari setelah dilakukan pemungutan suara, Jokowi mengaku ingin bertemu rivalnya, calon presiden Prabowo Subianto.

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat memberikan pernyataan politik didepan masa pendukungnya pada acara mengungkap fakta - fakta kecurangan Pilpres 2019 yang diselenggarakan oleh BPN di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019). Pada pernyataan tersebut Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Tribunnews/Jeprima
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat memberikan pernyataan politik didepan masa pendukungnya pada acara mengungkap fakta - fakta kecurangan Pilpres 2019 yang diselenggarakan oleh BPN di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019). Pada pernyataan tersebut Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Ia mengaku sudah mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan kepada Prabowo.

Baca: Polda Jawa Timur Amankan 3 Bus Pengangkut Massa Aksi 22 Mei 2019 di Madiun dan Malang

Jokowi mengatakan bahwa ingin tetap menjaga persahabatan antara dirinya dengan Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno.

Adapun, utusan yang diminta Jokowi adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Namun, hingga saat ini Jokowi belum juga bertemu dengan Prabowo.

Wajar tidak puas

Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai wajar jika setelah diumumkan hasil Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada pihak yang merasa tidak puas. 

"Yang namanya kalah ya mesti tidak puas, enggak ada kalah yang itu puas, enggak ada. Kalah itu pasti enggak puas," ujar Jokowi seusai buka puasa bersama dengan Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (19/5/2019).

Baca: Airlangga ke Muhaimin : Kami Usulkan Ketua MPR dari Partai Golkar

Menurut Jokowi, jika tersebut merasa tidak puas karena dinilai ada kecurangan dalam Pemilu 2019, maka sebaiknya menempuh jalur yang telah ditentukan yaitu Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ini kan mekanisme menurut konstitusi, mekanisme yang sudah disepakati bersama-sama di DPR, semua fraksi ada semua, semua partai ada, jangan aneh-aneh lah," ujar Jokowi

"Harusnya mekanisme konstitusional itu yang diikuti, jangan anulah, ini kita membuat sebuah fondasi dalam kita berdemokrasi harus diikuti," sambung Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menyampaikan, Indonesia tidak hanya satu dua kali dalam menyelenggarakan Pemilu dan pada 17 April 2019, masyarakat telah menentukan pilihannya dalam bilik suara. 

Baca: Enam Pesan PP Muhammadiyah Terkait Isu Aksi Massa di Hari KPU Umumkan Hasil Pemilu

"Rakyat sudah berkehendak, sudah memutuskan. Setelah itu ada proses, proses perhitungan, prosesnya itu semua diikuti karena semua proses demokrasi seperti itu kalau sudah dihitung oleh kpu, yang menang sudah ditetapkan, itulah keputusan dari penyelenggara pemilu yaitu KPU," tutur Jokowi.

Diketahui, KPU saat ini masih melakukan rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2019 dan direncanakan diumumkan pemenang Pilpres pada 22 Mei 2019. 

Soal kursi Ketua MPR

Calon presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal perebutan kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR) antara Partai Golkar dan PKB. 

Menurut Jokowi, wajar saja jika partai berlambang pohon beringin menginginkan posisi tersebut, mengingat Golkar menjadi pemenang Pemilu nomor dua dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Baca: Jokowi : Yang Namanya Kalah Mesti Tidak Puas

"Ya saya kira sebagai pemenang yang kedua ya wajar," kata Jokowi usai buka puasa bersama dengan Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (19/5/2019).

Ketika ditanya soal Ketua PKB Muhaimin Iskandar yang juga menginginkan posisi Ketua MPR, Jokowi menilai hal itu juga sebuah kewajaran. 

Muhaimin Iskandar, inisiator Nusantara Bertaukhid hadiri puncak acara yang berlangsung hari ini di Masjid Sunan Ampel, Minggu (14/4/2019).
Muhaimin Iskandar, inisiator Nusantara Bertaukhid hadiri puncak acara yang berlangsung hari ini di Masjid Sunan Ampel, Minggu (14/4/2019). (Surya/Fatimatuza Zahro)

"Semua menginginkan, wajar juga," ucap Jokowi

Sebelumnya di tempat yang sama, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan mengusulkan nama Ketua MPR berasal partai berlambang pohon beringin.

Baca: Airlangga ke Muhaimin : Kami Usulkan Ketua MPR dari Partai Golkar

Airlangga menjelaskan dalam UU MD3 bahwa pemenang Pemilu akan menjadi Ketua DPR. Dalam hal ini, PDIP sudah jelas akan menduduki pucuk pimpinan tersebut. 

"Sehingga akan wajar, ini seizin Pak Muhaimin Iskandar (Ketua PKB), yang dipilih dalam sistem paket, paket Koalisi Indonesia Kerja, wajar juga mengusung paket dengan ketua dari Partai Golkar," ujar Airlangga.

Penulis : Abba Gabrillin

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Ditanya Keinginan Bertemu Prabowo, Ini Tanggapan Jokowi 

Editor: Malvyandie Haryadi
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved