AHY-Zulkifli Hasan Akan Temui Jokowi di Istana Bogor, Bagaimana Nasib Koalisi Prabowo-Sandi?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerima Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Zulkifli Hasan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/5/2019).

Pertemuan Komandan Kogasma Partai Demokrat AHY dengan Presiden, juga dibenarkan oleh Chief Communication Officer The Yudhoyono Institute, Ni Luh Putu Caosa saat dihubungi awak media.

"Jadi mas (pertemuan AHY dan Presiden hari ini)," ujar Caosa.

Berdasarkan informasi, Presiden Jokowi akan menerima AHY yang merupakan putra dari Presiden ke-RI Susilo Bambang Yudhoyono pada pagi hari sekitar pukul 09.30 WIB.

Setelah bertemu AHY, Jokowi pada siang harinya dijadwalkan menerima Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Namun, kehadiran mantan Menteri Kehutanan itu ke istana, berkapasitas sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Diketahui, agenda pertemuan Presiden Jokowi dengan AHY dan Zulkifli awalnya dijadwalkan pada Selasa (21/5/2018). Namun, agenda tersebut batal karena pertimbangan pengumuman hasil Pilpres oleh KPU dipercepat.

"Ditunda, ada pertimbangan lain terkait hasil Pemilu yang diumumkan lebih cepat," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Kementerian dan Lembaga Adita Irawati, kemarin.

Pasca Penetapan Pemenang Pilpres

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan hasil akhir rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2019 baik Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg), Selasa (21/5/2019) dini hari. 

Untuk Pilpres 2019, KPU menetapkan pasangan nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) - Maruf Amin meraih suara 55,50 persen atau 85.607.362 suara.

Sedangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tertinggal jauh dengan perolehan suara 44,50 persen atau 68.650.239 suara.

Baca: KPU Tetapkan Hasil Akhir Rekapitulasi Pilpres 2019, Ucapan Selamat dari Luar Negeri hingga Sikap PAN

Selisih suara kedua pasangan mencapai 16.957.123 suara atau 11 persen.

Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, dapat dipastikan Jokowi-Maruf memenangi Pilpres 2019.

Namun, kepastian penetapan pemenang Pilpres 2019 atau Presiden dan Wakil Presiden Terpilih masih harus menunggu penetapan KPU pada 25 Mei 2019 mendatang.

Hal itu jika tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Di sisi lain, Prabowo menyatakan menolak hasil Pilpres 2019.

Prabowo memastikan bakal mengajukan gugatan ke MK.

Sejumlah partai pendukung Prabowo justru tak sejalan dengan sikap Prabowo. 

Lantas bagaimana nasib koalisi Prabowo nantinya? 

1. PAN Terima Kemenangan Jokowi-Maruf

Dikutip dari Kompas.com, Ketua Umum Partai Amanat Nasional ( PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan partainya menerima hasil Pemilu 2019, termasuk kemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Hal ini sekaligus meluruskan informasi terkait saksi PAN yang tidak menandatangani berkas penetapan hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 dalam rapat pleno KPU dini hari tadi.

"KPU sudah mengumumkan hasil rekapitulasi hasil pilpres, pileg, dan DPR. Nah banyak berita ditanya ke saya kenapa PAN tidak tanda tangan. Jadi itu mesti saya jelaskan. Kami mengakui hasil resmi yang diumumkan lembaga resmi KPU," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2019).

"Kami mengakui kemenangan Pak Jokowi," kata dia.

Zulkifli mengatakan ada kesalahpahaman dalam rapat pleno tadi malam.

Penolakan hasil pemilu oleh PAN adalah dalam konteks pileg.

Itu pun hanya untuk pileg di lima daerah pemilihan.

Zulkifli menyebut partainya akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk hasil pileg di lima dapil.

Menurut dia, sikap PAN yang tidak menandatangani hasil pileg tadi malam karena khawatir tidak bisa menggugat ke MK.

Baca: Prabowo Anggap Pengumuman Hasil Pilpres Janggal, Mantan Komisioner KPU Bongkar Perbedaan dengan 2014

Namun, ternyata PAN tetap bisa menggugat hasil pileg ke MK meski menandatangani berkas hasil pemilu.

Zulkifli mengatakan, perwakilan partainya pun kini sudah menuju KPU untuk menandatangani berkas hasil pemilu itu.

"Jadi tidak ada lagi berita simpang siur. Kami mengakui hasil lembaga resmi KPU tentang rekapitulasi yang diumumkan tadi pagi," kata dia.

2. SBY Sampaikan Sikap Demokrat Malam Ini

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudoyono akan menyampaikan sikap resmi partainya merespons langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah menetapkan hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, SBY akan memberikan pernyataan dari Singapura pada hari ini, Selasa (21/5/2019).

SBY masih berada di Singapura mendampingi istrinya Ani Yudhoyono yang tengah menjalani perawatan di sana.

"Merespons pengumuman KPU tentang Pemilu 2019 yang disampaikan lebih awal dari jadwal tanggal 22 Mei 2019, Ketum Partai Demokrat SBY dari Singapura akan mengeluarkan statement pada hari ini sebagai pernyataan resmi Partai Demokrat," kata Hinca dalam keterangan tertulisnya, Selasa pagi.

Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan dari SBY. 

3. AHY Dijadwalkan Kembali Temui Jokowi

Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dijadwalkan kembali bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Agenda pertemuan ini merupakan kedua kalinya usai Pilpres 2019 setelah beberapa waktu lalu AHY bertemu dengan Jokowi di Istana. 

Awalnya, pertemuan AHY-Jokowi direncanakan berlangsung hari ini, Selasa (21/5/2019). 

Namun, pertemuan ditunda hingga Rabu (22/5/2019) besok.

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Adita Irawati membenarkan agenda pertemuan itu.

Baca: Terkait Hasil Pilpres, Jangan Dibawa ke Demokrasi Jalanan

Namun, beberapa jam sebelum pertemuan, pihak AHY mendapat kabar bahwa pertemuan itu ditunda.

"Rencananya Mas AHY dipanggil Bapak Presiden pagi ini, namun kami dapat kabar dari Istana bahwa pertemuannya ditunda besok," kata Deputi Media Kogasma Ni Luh Putu Caosa Indriyani kepada Kompas.com, Selasa pagi.

Caosa menyebutkan, rencana pertemuan atas undangan Presiden Jokowi. Namun, ia mengaku tidak tahu alasan penundaan pertemuan itu.

"Mungkin ada perubahan jadwal juga dari Bapak Presiden," kata dia.

4. Tanggapan Partai Pendukung Jokowi-Maruf

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin melihat partai Koalisi Indonesia Kerja pendukung Jokowi-Ma'ruf saat ini sudah cukup kuat dalam mengawal pemerintahan ke depan.

Hal tersebut disampaikan Cak Imin ketika ditanya partai koalisi pendukung pasangan nomor urut 01 itu perlu ditambah lagi atau tidak, mengingat Partai Demokrat dan PAN dikabarkan akan merapat ke Jokowi.

"Cukup-cukup, koalisi cukup jumlahnya dan supaya lebih solid, saya kira cukup," ucap Cak Imin usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (21/5/2019) sore.

Menurutnya, tanpa penambahan partai politik di kubu Jokowi, koalisi sekarang sudah produktif dan kuat dalam mengawal program-program pemerintah dari parlemen.

Namun, jika nantinya ada partai yang ingin bergabung dengan pemerintaham Jokowi-Ma'ruf, Cak Imin menilai hal tersebut harus dibicarakan bersama dengan partai koalisi terlebih dahulu.

"Kalau partai lain masuk harus dipertimbangkan, tapi dari segi mengawal pemerintahan yang stabil dan pemerintahan yang kuat, produktif saya kira cukup. Tapi kalau ada tambahan lagi enggak apa-apa, lihat motifnya dulu," kata Cak Imin.

 (Tribunnews.com/Daryono/Seno Tri Sulistiyono)(Kompas.com/Ihsanuddin)