Pendidikan GOPilpres 2019
Sebut Wajar Jika Demokrat dan PAN Beralih Dukungan, PDIP : Kata UU Koalisi Hanya saat Pilpres
Menurut Ahmad Basarah, perpindahan dukungan suatu partai merupakan hal wajar dalam politik
Penulis:
Vincentius Jyestha Candraditya
Editor:
Imanuel Nicolas Manafe
lihat foto
"Itu menunjukkan sikap kenegarawanan dari pak Zulkifli sebagai ketua MPR dan posisinya tidak bisa dipisahkan pak Zul adalah ketum PAN," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan,Jakarta, Kamis, (25/4/2019).
Bara mengatakan saat ini partainya sedang meninjau kembali posisi koalisi.
Karena menurutnya Pemilu Presiden telah usai.
"Yang jelas kita kan akan melihat posisi kita lagi ya, kan pemilihan presiden sudah selesai, ya jadi kita lihat nanti ke depannya gimana," katanya.
Baca: Mahfud MD Ungkap Soal Sosok 'Pengadu Domba' Saling Serang ternyata 1 Komplotan, Cuma Mau Buat Kacau
Yang terpenting saat ini menurutnya, Jokowi dan Zulkifli Hasan sudah berkomunikasi.
Tinggal menurutnya apakah komunikasi tersebut akan berujung pada reposisi koalisi atau tidak.
"Yang penting sudah mereka bertemu dulu dan itu menunjukan sikap kenegarawanan, ke depannya bagaimana apakah akan ada repositioning nanti kita lihat,"pungkasnya.
Sebaliknya, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno membantah rumor akan ada reposisi koalisi partainya usai Pemilu 2019.
Adapun rumor tersebut muncul setelah Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berbincang dengan Jokowi di Istana Negara beberapa waktu lalu.
Menurut Eddy, perbincangan tersebut terjadi usai pelantikan Gubernur Maluku, yang diusung oleh PAN.
Berbincangnya Jokowi dengan zulkifli bukan dalam acara khusus.
"Pak Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden di istana dalam pelantikan gubernur Maluku yang diusung antara lain oleh PAN. Gubernur Maluku yang dilantik juga teman pribadi Ketua Umum PAN," ujar Eddy melalui pesan tertulis, Jumat, (26/4/019).
Lagian menurut Eddy, pertemuan antara Presiden dan Ketua MPR merupakan hal biasa meskipun secara politik tidak dalam satu koalisi.
Presiden dan Ketua MPR selalu selalu bertemu dalam acara kenegaraan.
"Pertemuan antara Ketua MPR dan Presiden adalah hal yang biasa, apalagi dalam sebuah acara resmi kenegaraan, seperti halnya pelantikan Gubernur," tuturnya.
