Rabu, 27 Agustus 2025

Pilpres 2019

Elite NasDem: Kalau Koalisi Dibubarkan Nanti yang Berkeringat dan Tidak Ingin Diperlakukan Sama Dong

Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago menegaskan tidak ada alasan untuk membubarkan koalisi pendukung pasangan Jokowi-Maruf Amin.

Editor: Adi Suhendi
dpr.go.id
Irma Suryani. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago menegaskan tidak ada alasan untuk membubarkan koalisi pendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin usai Pilpres 2019.

"Kenapa harus dibubarkan? Koalisi TKN adalah koalisi solid yang membangun. Tidak ada alasan untuk membubarkan koalisi baik dari pemerintah maupun yang di oposisi," kata Juru bicara TKN Jokowi-Maruf Amin ini kepada Tribunnews.com, Minggu (9/6/2019).

Apalagi pasangan Jokowi-Maruf Amin menurutnya sebagai pemenang Pilpres 2019.

"Kalau dibubarkan nanti yang berkeringat dan yang tidak berkeringat ingin diperlakukan sama dong," ujar anggota DPR RI ini.

Baca: Menhub: Gerbang Tol Dibebaskan Jika Terjadi Penumpukan Kendaraan

Baca: Ade Yasin Meninjau Langsung Kondisi Lalulintas Kawasan Puncak

Baca: Dewi Perssik Setia Temani Sang Ayah Mulai Dari Ruang Rawat Hingga Kamar Jenazah

Menurut dia, alasan menurunkan tensi politik tidak cukup kuat untuk membubarkan koalisi partai politik yang telah berjuang memenangkan Jokowi-Maruf Amin dalam Pilpres 2019.

Kemenangan Jokowi-Maruf Amin bukan akhir dari koalisi.

Karena sejatinya koalisi masih akan terus mengawal program-program pro rakyat Jokowi-Maruf Amin di parlemen.

"Jadi tidak ada alasan untuk membubarkan koalisi," tegasnya.

Era SBY-Boediono, Malah Koalisi Terlembaga Dalam Setgab Parpol Pendukung

Hal senada juga disampaikan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Maruf Amin, Ace Hasan Syadzily.

Bahkan dia mengingatkan ketika era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpasangan dengan Boediono di Pilpres 2009 lalu, koalisi pendukung pun tidak dibubarkan.

Malah, tegas Ketua DPP Golkar ini, koalisi pendukung SBY-Boediono terinstitusionalisasi dalam Sekretariat Gabungan (Setgab).

"Dulu waktu zaman SBY, koalisi pendukung Presiden SBY tidak dibubarkan. Bahkan terinstitusionalisasi dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) yang terdiri atas partai politik pendukung SBY dalam Pilpres 2009 yang lalu plus Partai Golkar waktu itu," sindir Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, ini kepada Tribunnews.com, Minggu (9/6/2019).

Baca: Prabowo Disebut Tak Mau Dengar Strategi SBY, Demokrat: Masukan SBY Pasti Cespleng, 2 Kali Menang

Baca: Muara Perputaran Uang di Tempat Perbelanjaan dan Wisata

Karena itu Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu menegaskan tidak perlu dibuburkan koalisi pendukung pasangan 01.

"Saya kira tidak perlu dibubarkan ya," tegas Ace.

Kalau alasannya agar leluasa memilih pembantunya, dia menjelaskan, selama ini Jokowi diberikan keleluasaan untuk menentukan anggota kabinetnya.

"Percayakan kepada Pak Jokowi. Beliau ini sangat desicive untuk mengambil keputusan, termasuk dalam memilih pendukungnya," ucap Ace.

Wakil Ketua TKN Joko Widodo (Jokowi)-KH Maruf Amin, Arsul Sani menilai tidak tepat usulan pembubaran koalisi ditujukan kepada pemenang Pilpres 2019, yakni koalisi partai politik pendukung Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin.

Itu menanggapi Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik yang meminta calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto membubarkan koalisi partai politik pendukungnya masing-masing.

"Terkait anjuran Wasekjen PD agar koalisi partai dibubarkan. Kalau mau diajukan kepada koalisi partai yang usung Paslon 02 silakan saja. Tapi tidak usah menganjurkan hal itu kepada Koalisi Indonesia Kerja (KIK)," ujar Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini kepada Tribunnews.com, Minggu (9/6/2019).

Kenapa demikian?

Pertama, anggota Komisi III DPR RI ini menjelaskan, untuk Koalisi Paslon 02 memang secara politis sudah selesai, karena mereka kalah dalam Pilpres.

"Kedua, secara faktual di antara anggotanya sudah pada berantem sendiri, paling tidak antara PD dengan Gerindra sebagai kepala gerbong," jelas Arsul Sani.

Karena itulah, tegas dia, anjuran itu tidak tepat ditujukan kepada KIK, karena Jokowi-KH Ma'ruf Amin adalah pemenang pilpres meski masih dipersengketakan di Mahkamah Konstitusi (MK).
Belum lagi, dia menjelaskan, sebagai pemenang maka koalisi dalam pemerintahan masih akan berlanjut sampai dengan akhir masa pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin.

"Jadi Wasekjen PD salah alamat dan salah sasaran kalau menganjurkan KIK untuk bubar atau dibubarkan," tegas Arsul Sani.

Pernyataan politikus Demokrat

Dikutip dari kompas.com, Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik juga mengusulkan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo segera membubarkan koalisi partai politik pendukungnya dalam Pilpres 2019.

Sebelumnya, Rachland meminta calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk membubarkan koalisi parpol pendukung.

"Anjuran yang sama, bubarkan koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @Jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput," ujar Rachland seperti dikutip dari akun Twitter-nya, @RachlandNashidik, Minggu (9/6/2019)..

Ia menilai, keterbelahan di masyarakat berpotensi menimbulkan benturan. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa.

"(Perkubuan) Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," katanya.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik (YouTube/Kompas TV)

Menurut Rachland, pemilu 2019 sudah selesai setelah KPU menyelesaikan rekapitulasi suara Pemilu 2019.

Hasilnya, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin menang dalam Pilpres 2019.

Baca: Jokowi Belanja di Pasar Gede Solo, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep Berbagi Tugas Bawa Pisang

Jika kubu Prabowo-Sandiaga mengajukan sengketa hasil Pilpres 2019, kata dia, langkah itu tidak melibatkan parpol.

"Pak @Prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai," kata Rachlan.

"Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," tutur dia.

Saat Pilpres 2019, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin didukung PDI-P, Golkar, NasDem, PPP, PKB, Hanura, PSI, Perindo, dan PKPI. Adapun pasangan Prabowo-Sandiaga didukung Partai Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan Partai Berkarya.

Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan