Pembubaran Koalisi Capres 01 dan 02 Bisa Turunkan Tensi Politik?

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik, Hendri Satrio menilai pembubaran koalisi belum tentu bisa menurunkan tensi politik di tanah air setelah Pemilu 2019.

Menurutnya hingga saat ini masih ada kelompok yang menyuarakan mengenai dugaan kecurangan pemilu lalu dan telah mendaftarkan gugatan mereka di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi bukan soal ada atau tidak koalisi. Tapi lebih pada soal bagaimana proses pemilu itu sendiri," ujar pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini kepada Tribunnews.com, Minggu (9/6/2019).

Hal tersbut diungkapkan Hendri Satrio menanggapi pernyataan Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik yang meminta calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto membubarkan koalisi partai politik pendukungnya masing-masing.

Baca: Dewi Perssik Sudah Ikhlas Atas Meninggalnya Sang Ayah

Baca: Info BMKG: Selain Cilacap dan Nusa Dua, Gempa Cukup Besar juga Guncang Papua

Baca: Elite NasDem: Kalau Koalisi Dibubarkan Nanti yang Berkeringat dan Tidak Ingin Diperlakukan Sama Dong

Menurut dia, putusan MK lah yang akan membuat semuanya menjadi kembali kondisi politik tanah air.

Karena itu akan sulit, kata dia, jika sekarang ini dilakukan pembubaran koalisi.

Selain itu juga dia menilai sulit untuk memenuhi usulan elite Demokrat tersebut.

Khususnya untuk koalisi pendukung Jokowi-KH Ma'ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019 berdasarkan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kalau koalisi 02 mungkin akan mudah membubuarkan koalisi itu. Karena saat ini sebagai pihak yang kalah lah oleh KPU, maka akan lebih membubarkan itu," ujarnya.

Hal itu akan berbeda dengan partai politik yang ada di koalisi 01 yang menjadi pemenang dan akan mendapat jatah kursi kabinet di pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin.

"Kalau 01 akan sulit sekali. Karena mereka menang. Ini sekarang koalisinya sedang rebutan kue. Mereka pasti tidak mau dibubarin," jelas Hendri Satrio.

Pernyataan politikus Demokrat

Dikutip dari kompas.com, Wakil Sekjen Partai Demokrat Rachland Nashidik juga mengusulkan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo segera membubarkan koalisi partai politik pendukungnya dalam Pilpres 2019.

Sebelumnya, Rachland meminta calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk membubarkan koalisi parpol pendukung.

"Anjuran yang sama, bubarkan koalisi, juga saya sampaikan pada Pak @Jokowi. Mempertahankan koalisi berarti mempertahankan perkubuan di akar rumput," ujar Rachland seperti dikutip dari akun Twitter-nya, @RachlandNashidik, Minggu (9/6/2019)..

Ia menilai, keterbelahan di masyarakat berpotensi menimbulkan benturan. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa.

"(Perkubuan) Artinya mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat. Para pemimpin harus mengutamakan keselamatan bangsa," katanya.

Menurut Rachland, pemilu 2019 sudah selesai setelah KPU menyelesaikan rekapitulasi suara Pemilu 2019.

Hasilnya, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin menang dalam Pilpres 2019.

Baca: Jokowi Belanja di Pasar Gede Solo, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep Berbagi Tugas Bawa Pisang

Jika kubu Prabowo-Sandiaga mengajukan sengketa hasil Pilpres 2019, kata dia, langkah itu tidak melibatkan parpol.

"Pak @Prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai," kata Rachlan.

"Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," tutur dia.

Saat Pilpres 2019, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin didukung PDI-P, Golkar, NasDem, PPP, PKB, Hanura, PSI, Perindo, dan PKPI. Adapun pasangan Prabowo-Sandiaga didukung Partai Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan Partai Berkarya.