Pilpres 2019

MK Dinilai Kurang Tegas Karena Terima Perbaikan Permohonan Gugatan Prabowo-Sandi

Veri Junaidi menilai Mahkamah Konstitusi kurang tegas karena menerima perbaikan permohonan gugatan sengketa Pilpres Prabowo-Sandi.

MK Dinilai Kurang Tegas Karena Terima Perbaikan Permohonan Gugatan Prabowo-Sandi
Tribunnews/Jeprima
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman memimpin sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres mengagendakan pemeriksaan pendahuluan kelengkapan dan kejelasan pemohon dari tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN). Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) Inisiatif Veri Junaidi menilai Mahkamah Konstitusi kurang tegas karena menerima perbaikan permohonan gugatan sengketa Pilpres Prabowo-Sandi.

Untuk diketahui tim hukum Prabowo-Sandi mengajukan permohonan gugatan pada 23 Mei 2019.

Permohonan gugatan itu kemudian direvisi pada Senin 10 Juni 2019.

Veri mengatakan MK kurang tegas karena menerima perbaikan permohonan gugatan.

Padahal perbaikan tersebut isinya jauh berbeda dari permohonan pertama.

Baca: Survei SMRC: 75 Persen Rakyat Nilai Positif Arah Perjalanan Bangsa di Bawah Pemerintahan Jokowi

Baca: Sering Muncul Ketika Massa Ricuh, Ini Detail Dalamnnya Mobil Raisa Polisi

Baca: Menhan Ryamizard Ryacudu: Lambat atau Cepat, Polisi Nanti akan di Bawah Kementerian

Baca: Budi Sudjatmiko: Semburan Dusta di Indonesia Tidak Bisa Mencapai Kemenangan Politik

"Namanya perbaikan itu minor biasanya. misalnya kesalahan ketik, kesalahan masukan data, tapi tidak keluar dari yang disampaikan dalam dalil dalil permohonan yang pertama, kalau kemudian memasukan argumentasi masih terkait dengan argumentasi permohonan awal, tidak boleh kemudian merombak seluruh dalil-dalil permohonan baik itu dari positanya sendiri bahkan yang paling tidak bisa dimungkinkan adalah merombak dari petitumnya atau tuntutan," ujar Veri dalam diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta, Minggu, (16/6/2019).

Menurut Veri yang dilakukan kubu Prabowo-Sandi bukan lagi memperbaiki permohonan melainkan mengganti permohonan.
Dalam permohonan hasil revisi setebal 146 halaman, Prabowo-Sandi melampirkan sejumlah dalil dan argumentasi baru dalam gugatannya.

"Kalau melihat perbandingan antara permohonan pertama dan kedua. ini bukan lagi perbaikan permohonan tapi merupakan permohonan baru. biasanya MK sangat sensitif terhadap perbaikan-perbaikan permohonan yang diajukan dalam proses persidangan," katanya.

Ketua KoDe Inisiatif, Veri Junaidi saat diskusi tentang peta petahana dan potensi politisasi birokrasi di Jakarta, Kamis (10/9/2015).
Ketua KoDe Inisiatif, Veri Junaidi. (Amriyono Prakoso/Tribunnews.com)

Seharusnya menurut Veri, yang dipersidangkan oleh MK adalah permohonan gugatan pertama bukan hasil revisi.

Baca: Ribuan orang berunjuk rasa di Hong Kong meski RUU kontroversial sudah ditangguhkan

Baca: Penumpang KMP Andika Nusantara Terjun ke Laut, Nyawanya Tak Tertolong

Halaman
1234
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved