Pilpres 2019

Tanggapan Sejumlah Pihak soal Gugatan Tim Hukum Prabowo-Sandi dalam Sidang Sengketa Pilpres 2019

Berikut tanggapan sejumlah pihak soal materi guagatn Tim Hukum Prabowo-Sandi dalam dalam sidang pendahuluan penyelesaian sengketa hasil Pilpres 2019.

Tanggapan Sejumlah Pihak soal Gugatan Tim Hukum Prabowo-Sandi dalam Sidang Sengketa Pilpres 2019
Tribunnews/Jeprima
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN), Bambang Widjojanto memberikan pemaparan bukti kecurangan Pilpres 2019 pada sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres mengagendakan pemeriksaan pendahuluan kelengkapan dan kejelasan pemohon dari tim hukum BPN. Tribunnews/Jeprima 

Dalam sidang pendahuluan penyelesaian sengketa hasil Pilpres 2019 Tim Hukum Prabowo-Sandi bacakan 15 poin gugatan. Ini tanggapan sejumlah pihak soal materi gugatan tersebut.

TRIBUNNEWS.COM - Sidang pendahuluan penyelesaian sengketa hasil Pilpres 2019 telah digelar pada Jumat (14/6/2019).

Sidang tersebut digelar di Mahkamah Konstitusi dengan agenda membacakan gugatan dari pemohon, yakni Tim Hukum Prabowo-Sandi.

Dalam sidang pendahuluan penyelesaian sengketa hasil Pilpres 2019 tersebut, Tim Hukum Prabowo-Sandi bacakan gugatan yang terdiri dari 15 poin.

Gugatan tersebut dibacakan oleh Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto.

Materi gugatan yang disampaikan Tim Hukum Prabowo-Sandi mendapat berbagai respons dari sejumlah pihak.

Berikut tanggapan sejumlah pihak soal materi gugatan Tim Hukum Prabowo-Sandi di sidang pendahuluan penyelesaian sengketa hasil Pilpres 2019.

Baca: Tim Hukum Prabowo Minta Perlindungan Saksi, Hakim MK yang Pertimbangkan

Baca: Alasan KPU Bilang Dalil Tim Prabowo-Sandi Minta Pilpres Dibatalkan Enggak Nyambung

Baca: Klaim Tim Hukum Prabowo-Sandiaga : Sudah Ada 30 Orang Berniat Jadi Saksi di MK

1. Komisioner KPU

Salah satu poin gugatan Tim Hukum Prabowo-Sandi adalah memohon agar hasil Pilpres 2019 yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dibatalkan.

Menanggapi permohonan tersebut, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menilai adanya ketidaksesuaian antara dalil permohonan dan petitum yang dibacakan.

Halaman
1234
Penulis: Fitriana Andriyani
Editor: Tiara Shelavie
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved