Pilpres 2019

BPN Minta Saksinya Dilindungi LPSK, Yusril Sebut Strategi Berkelit Paslon 02

Yusril Ihza Mahendra menilai upaya tim hukum Prabowo-Sandi yang meminta perlindungan ke LPSK merupakan bagian dari strategi untuk berkelit.

BPN Minta Saksinya Dilindungi LPSK, Yusril Sebut Strategi Berkelit Paslon 02
Tribunnews/Jeprima
Ketua Tim Hukum TKN, Yusril Ihza Mahendra menghadiri sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (14/6/2019). Sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres mengagendakan pemeriksaan pendahuluan kelengkapan dan kejelasan pemohon dari tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN). Tribunnews/Jeprima 

Laporan wartawan tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa Hukum paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra menilai upaya tim hukum Prabowo-Sandi yang meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan bagian dari strategi untuk berkelit.

Sebab katanya, permintaan perlindungan saksi ke LPSK dilakukan dengan tujuan membangun opini di tengah masyarakat bahwa saksi diteror dan dihalang-halangi.

Akibatnya, mereka akan memakai ancaman tersebut sebagai alasan ketika saksi yang ditunjuk tidak dihadirkan dalam persidangan.

"Kami menganggap justru laporan ke LPSK satu teror psikologis kepada masyarakat seolah-olah para saksi yang akan diajukan ke MK ini dihalang-halangi, diteror dan ditakut-takuti. Sehingga nanti ujung-ujungnya tidak datang ke MK," ujar Yusril di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Senin (17/6/2019).

Baca: Deretan Pernyataan Yusril dalam Sidang Sengketa Pilpres 2019 di MK, Siap Debat & Soal Basi

"Karena tidak mempu menghadirkan lantas, 'Oh kami ditakut-takuti, oh diteror' dan sebagainya. Ini bisa terjadi," ungkap Yusril.

Bahkan, Yusril mengatakan kalau kubu paslon 02 tidak siap menghadirkan saksi untuk disumpah sebelum menerangkan kesaksiannya di muka sidang.

Yusril tegas mengatakan, pihak paslon 01 tidak pernah melakukan upaya menghalang-halangi apalagi meneror saksi paslon 02 dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK.

"Pihak kami sekali lagi menegaskan tidak ada upaya untuk menteror dan menghalangi saksi yang akan diajukan oleh para kuasa hukum 02 ke persidangan," ujar dia.

Maka dari itu dirinya berharap masyarakat tidak terpancing opini tersebut dan mampu menilai pihak mana yang punya komitmen menciptakan atmosfer jujur dan adil dalam persidangan.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved