Pilpres 2019

Kuasa Hukum KPU Sebut Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah Bukan Entitas BUMN

"Tak melanggar ketentuan harus mengundurkan diri dari jabatan BUMN karena kedua bank yang dimaksud bukan BUMN," kata Ali Nurdin

Kuasa Hukum KPU Sebut Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah Bukan Entitas BUMN
Tribunnews.com/ Gita Irawan
Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ali Nurdin 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Ali Nurdin menyebut Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah (BSM) bukan BUMN. 

Alasannya, kedua bank syariah tersebut hanya berstatus perusahaan anak dari BUMN, masing-masing anak usaha Bank BNI dan Bank Mandiri.

Karena itu, Ali menyatakan, status Maruf Amin yang masih aktigf menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di kedua bank syariah tersebut saat mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden nomor urut 01 tak melanggar hukum.

Ali Nurdin menyatakan itu dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pemohon perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden-Wakil Presiden yang diajukan, tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempersoalkan status dan jabatan aktif Maruf Amin di bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah yang menurut mereka melanggar aturan syarat maju sebagai calon capres-cawapres. 

Baca: Kepergok Pelesiran ke Toko Bangunan, Setya Novanto Ternyata Melarikan Diri

"Tak melanggar ketentuan harus mengundurkan diri dari jabatan BUMN karena kedua bank yang dimaksud bukan BUMN," kata Ali Nurdin saat membacakan jawaban termohon di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (18/6/2019).

Dia menjelaskan, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan BUMN mengatur pengertian BUMN yaitu Bank Usaha Milik Negara yang seluruh atau yang sebagian milik negara melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Baca: FOTO-FOTO Kecelakaan Maut Bus PO Safari dan 3 Kendaran di Ruas Tol Cikopo Senin Dinihari Tadi

"Dalam kasus ini kedua bank yang dimaksud tidak mendapatkan penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga tidak dikategorikan sebagai BUMN," kata dia.

Selain itu berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2018 tentang Perbankan Syariah telah mengatur bahwa dewan pengawas syariah termasuk kategori pihak yang memberikan jasa kepada bank syariah seperti halnya akuntan publik penilai dan konsultan hukum.

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Choirul Arifin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved