Pilpres 2019

LPSK: Seharusnya Polisi Beri Jaminan Keamanan Saksi dari Kubu Prabowo-Sandi

Pembahasan mengenai perlindungan saksi dan ahli sudah dibahas waktu tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berkunjung ke kantor LPSK

LPSK: Seharusnya Polisi Beri Jaminan Keamanan Saksi dari Kubu Prabowo-Sandi
Tribunnews/Jeprima
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman (tengah) memimpin sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019). Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau Sengketa Pilpres 2019 mengagendakan pembacaan tanggapan pihak termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak terkait dalam hal ini Tim Kampanye Nasional (TKN). Tribunnews/Jeprima 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Maneger Nasution, mengatakan negara seharusnya merespon keinginan pemohon perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden-Wakil Presiden yang meminta perlindungan saksi dan ahli.

"Kalau betul MK (Mahkamah Konstitusi,-red) menolak, maka negara harus hadir melalui kepolisian untuk memastikan keamanan warga negara yang menjadi saksi itu, apa pun alasannya," kata Maneger, dalam keterangannya, Rabu (19/6/2019).

Dia menjelaskan, pembahasan mengenai perlindungan saksi dan ahli sudah dibahas waktu tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berkunjung ke kantor LPSK pada 15 Juni 2019.

Baca: Hakim Tegur Saksi Tim Prabowo: Jangan Gunakan Diksi Manipulatif atau Siluman!

Pada saat itu, pihaknya sudah menjelaskan soal keterbatasan mandat LPSK sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

"LPSK bukan tidak mau melindungi saksi/ahli di MK, hanya ada keterbatasan mandat," kata dia.

Pada konsultasi itu, kata dia, disarankan kuasa hukum 02 menyurati MK untuk, pertama, MK memutuskan memberikan perlindungan saksi/ahli di MK bekerjasama dengan LPSK sesuai MoU, atau kedua, MK memutuskan memerintahkan LPSK melindungi saksi/ahli.

"Faktanya setidaknya oleh beberapa hakim permintaan kuasa hukum 02 itu ditolak," tambahnya.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved