TKN Menilai Gugatan Prabowo-Sandi Lebih Bersifat Imaginatif

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani yakin Mahkamah Konstitusi (MK) akan menolak atau tidak menerima permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Keyakinan ini, menurut Wakil Ketua TKN Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin, setelah melihat secara keseluruhan subtansi atau materi permohonan dan kemampuan tim hukum 02 untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya itu sangat tidak meyakinkan.

"Insya Allah MK akan menolak atau tidak menerima permohonan PHPU Pilpres yang diajukan oleh tim hukum paslon 02," ujar anggota DPR RI ini kepada Tribunnews.com, Senin (24/6/2019).

Dia mencontohkan, saat tim hukum 02 berdalil soal kecurangan terstruktur, sistematis, masif (TSM).

"Tapi bukti-bukti baik surat-surat maupun saksinya bicara soal kejanggalan-kejanggalan Pemilu yang sifatnya sporadis, lokal dan tidak jelas hubungan kausalitasnya dengan perolehan suara Paslon 02," jelas Arsul Sani.

Imaginatif

Sementara itu, Wakil Ketua TKN Jokowi-KH Maruf Amin, Jhonny G Plate, gugatan pemohon lebih bersifat imaginatif.

"Gugatan Pemohon lebih bersifat imaginatif, bukan gugatan yang spesifik terkait dengan PHPU," jelas Sekjen Partai NasDem ini kepada Tribunnews.com, Senin (24/6/2019).

Apalagi bila mengikuti perkembangan sidang di MK, maka dalil dalil yang disampaikan oleh pihak pemohon gagal dibuktikan dalam persidangan tersebut.

Saksi-saksi yang diajukan juga gagal memberikan data data yang diperlukan untuk memperkuat dalil pemohon.

Selain itu kata dia, sengketa Proses Pemilu menjadi domain Bawaslu.

Karenanya resolusi sengketa TSM seharusnya menjadi domain Bawaslu.

"Kecuali berhubungan langsung dengan hasil suara yang memungkinkan perubahan hasil pemenang pilpres sebagaimana pengumunan hasil pilpres oleh KPU RI," tegasnya.

Tak Terbukti

Di sisi lain, TKN juga tidak melihat adanya kecurangan pemilu secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM).

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin, Abdul Kadir Karding.

"Kita tidak melihat satu pun yang dikatakan TSM. Tidak memenuhi kualifikasi itu karena memang tidak ada fakta dan datanya," ujar Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Bukan itu saja menurut dia, klaim kemenangan 52 persen Prabowo-Sandi dalam gugatan pun tidak terbukti.

Karena itu, kata dia, kalau mencermati sidang MK, maka TKN sangat optimis akan menang dalam Sidang MK, yang akan memutus sengketa pemilu presiden 2019, pada Jumat (24/6/2019).

"Insya Allah optimis akan memenangkan sidang MK ini. Karena kita lihat pihak 02 tidak mampu memberikan data dan fakta atau bukti mengenai klaim kemenangan mereka," tegas anggota DPR RI ini.

Yang ada, menurut dia, malah retorika-retorika yang dibangun tanpa berdasarkan fakta dan data.

"Kita bisa melihat yang sesungguhnya terjadi adalah "panggung-panggung politik" di MK, bukan persidangan hukum sengketa pemilu," jelasnya.

Tim Kuasa Hukum 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno mengklaim kemenangan 52 persen dalam Pilpres 2019.

Hal itu disampaikan sebagai salah satu gugatan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2019 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya, Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto menyebut Prabowo-Sandi memperoleh suara sebesar 52 persen, unggul dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Bambang menilai, perolehan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidaklah tepat.

Termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut, Joko Widodo-Ma'ruf Amin suaranya 85.607.362 dengan 55,5 persen. Prabowo-Sandi 68.650.239 atau 44,5 persen," kata Bambang.

"Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tersebut tidak sah, menurut hukum karena perolehan suara pasanan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, di atas atas nama Jokowi-Ma'ruf, sebenarnya ditetapkan melalui cara-cara yang tidak benar, melawan hukum, atau setidak-tidaknya disertai dengan penyalahgunaan kekuasaan presiden petahana yang juga adalah capres nomor 01," jelasnya.

MK Bacakan Putusan Sengketa Hasil Pilpres 27 Juni 2019

MK menetapkan jadwal pembacaan putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden-Wakil Presiden, pada Kamis (27/6/2019).

Juru Bicara MK Fajar Laksono, mengonfirmasi waktu pembacaan putusan tersebut.

"Itu bukan dimajuin memang paling lambat tanggal 28 karena majelis hakim merasa sudah siap dengan putusan dan bersidang tanggal 27 ya diputuskan , sidang putusan besok," kata Fajar.

Keputusan jadwal pembacaan putusan akan dibacakan pada Kamis 27 Juni 2019 itu diputuskan di rapat permusyawaratan hakim (rph). Sembilan hakim konstitusi mengikuti rph tersebut.

Menurut dia, majelis hakim konstitusi menyatakan telah siap membacakan putusan pada Kamis 27 Juni.

"Pertimbangannya ya karena majelis hakim merasa sudah siap untuk dibacakan putusan tanggal 27," kata dia.

Setelah memutuskan waktu pembacaan putusan, pihaknya akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak pemohon, yaitu tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, pihak termohon, yaitu tim kuasa hukum KPU RI, dan pihak terkait, yaitu tim kuasa hukum Joko Widodo-Maruf Amin.

"Hari ini pemberitahuan kepada pemohon termohon dan pihak terkait sudah dikirim," kata dia.

Dia menambahkan, hakim konstitusi masih akan melanjutkan rph sampai tanggal 26 Juni.

"Rph masih berlanjut. Cuma yang hari ini sudah selesai, RPH masih lanjut sampai tanggal 26," jelasnya.

Berdasarkan pemantauan, MK sudah mencantumkan jadwal pembacaan putusan perkara PHPU Presiden-Wakil Presiden di laman MK. Rencananya, sidang akan digelar mulai pukul 12.30 WIB pada Kamis 27 Juni 2019.

Baca: Yuni Poerwanti: Tanpa Profesionalisme Pengelolaan Organisasi Olahraga Mustahil Prestasi

Baca: Timnas Indonesia U-16 Masih Berlatih Skema Permainan kata Bima Sakti