TKN sebut Gerindra Gabung Pemerintah Bukan Kemustahilan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani mengatakan bukan mustahil Partai Gerindra masuk ke dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Arsul menyatakan pihaknya tidak menutup diri terhadap partai politik yang mengusung Prabowo-Sandi, terutama Gerindra.

"Kami TKN tak pernah menutup, misal gerindra, oh harus kita tutup jangan sampai gabung. Tidak seperti itu. Apalagi dlm politik semua kemungkinan terjadi. Makanya saya katakan Gerindra bergabung bukan sebuah kemustahilan," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2019).

"Tapi yang jelas memang di posisi partai di TKN sendiri memang tidak pernah menutup pintu. Apakah katakanlah Gerindra, Demokrat, atau PAN itu akan bergeser posisi masuk ke dalam koalisi pemerintahan," imbuhnya.

Sekjen PPP itu mengungkapkan sebagian teman-teman dalam koalisi TKN memberikan penghormatan lebih kepada Partai Gerindra.

Karena Gerindra dianggap partai 'gentle', menghormati proses hukum menyikapi hasil Pilpres 2019.

Serta mengajak pendukungnya untuk tidak berbuat anarkis. "Ada juga yang berpendapat kalau pun partai koalisi di pemerintahan akan datang mau bertambah, Gerindra pantas ditawari," jelasnya.

Namun, Anggota Komisi III DPR RI itu enggan berbicara lebih terkait peluang Gerindra masuk ke dalam pemerintahan.

Baca: TKN Bicara Dua Kemungkinan Kabar Gerindra yang Disebut Gabung Koalisi Jokowi

Hal tersebut nantinya merupakan kesepakatan antar kedua belah pihak.

Mengingat politik itu dinamis dan tahapan pemilu yang kini masih dalam proses sengketa di Mahakamah Konstitusi (MK).

"Sekali lagi, apakah Gerindra berkenan atau tidak, ya itu kita kembalikan kepada mereka," pungkas Arsul.

Sebelumnya, kabar mengenai partai-partai pendukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 untuk masuk dalam pemerintahan Presiden Jokowi telah berhembus kencang.

Setelah Partai Demokrat, kini giliran Partai Gerindra diisukan akan menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Wasekjen PAN Faldo Maldini mengulas kemungkinan Prabowo bergabung dengan calon presiden 01 Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Faldo di channel Youtubenya yang berjudul Prabowo (Mungkin) Gabung Jokowi, Minggu (23/6/2019).

Dalam videonya itu, Faldo awalnya memberi jawaban-jawaban atas tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya setelah videonya yang menyebut Prabowo tak akan menang di MK beberapa waktu lalu banyak diperbincangkan.

Faldo pun membantah berbagai tuduhan itu.

Faldo kemudian menyinggung kemungkinan Prabowo bergabung dengan Jokowi.

Menurut Faldo, tidak menjadi soal Prabowo bergabung dengan Jokowi jika nantinya Jokowi dilantik menjadi Presiden untuk kedua kalinya.

Begitu juga sebaliknya, misalnya Jokowibergabung ke Prabowo jika Prabowo menjadi Presiden.

"Kalau bagi gua sekali lagi, nggak ada yang salah, asalkan mereka menjaga value yang mereka perjuangkan, bagi gua yang value-nya mereka selalu ada," kata Faldo.

Faldo mencontohkan salah satu pernyataan yang sering dilontarkan Prabowo yakni soal kebocoran anggaran.

Menurut Faldo, jika Prabowo bergabung di pemerintahan Jokowi, Prabowo bisa menyampaikan soal kebocoran anggaran tersebut.