Pilpres 2019

Demokrat: Saksi-saksi 02 Tak Mampu Buktikan Kecurangan Pilpres Itu Terstruktur

menurut Ferdinand, ada saksi 02 yang mematahkan dalil kecurangan TSM tersebut di hadapan persidangan.

Demokrat: Saksi-saksi 02 Tak Mampu Buktikan Kecurangan Pilpres Itu Terstruktur
KOMPAS.COM
Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang juga Politikus Demokrat, Ferdinand Hutahaean menilai saksi-saksi 02 tidak mampu membuktikan bahwa kecurangan itu benar-benar terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Ferdinand mengatakan, hal itu tersaji jelas dalam persidangan sejak awal hingga akhir sidang kelima yang lalu.

"Kalau mencermati persidangan sejak awal sampai akhir sidang kelima kemarin itu, dan mendengarkan keterangan para saksi memang gugatan 02 sebagian bisa diterima ada kecurangan. Tetapi saksi-saksi 02 tidak mampu membuktikan bahwa kecurangan itu benar-benar terstruktur, sistematis dan masif (TSM)," ujar Ferdinand, Senin (24/6/2019).

Bahkan, menurut dia, ada saksi 02 yang mematahkan dalil kecurangan TSM tersebut di hadapan persidangan.

Baca: Madura United vs Persebaya Surabaya: Hansamu Yama Pranata Diragukan Tampil

Baca: Manchester United Kepincut dengan Bruno Fernandes dari Sporting CP

"Jadi menurut saya, kecurangan memang ada. Tapi pertanyaannya apakah kecurangan yang ada itu cukup mendiskualifikasi pasangan 01? Saya pikir agak sulit dan tidak mungkin," tegas Ferdinand Hutahaean.

Lebih lanjut ia menjelaskan mengenai posisi Calon Wakil Presiden 01, KH Maruf Amin di dua bank Syariah, memang masih bisa diperdebatkan.

Memang Maruf Amin menempati posisi anggota Dewan Pengawas Syariah di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri.

Hal itu disampaikan terkait permohonan tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang meminta MK mendiskualifikasi Ma'ruf lantaran melanggar syarat pencalonan lantaran masih tergolong pejabat BUMN.

"Ini bisa menjadi masalah bagi Maruf Amin. Dan beliau bisa didiskualifikasi sendirian. Tetapi apakah argumen-argumen yang dibangun saat persidangan itu cukup membuktikan bahwa Maruf Amin dapat dikategorikan sebagai pejabat BUMN yang wajib mundur? Ini yang saya tidak yakin," jelasnya.

Karena itu dia memprediksi hakim MK akan menolak permohonan kubu Prabowo-Sandiaga.

Halaman
12
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Sanusi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved