Kubu Prabowo Optimistis Menang Sidang MK Pilpres 2019, Gerindra: Kubu Jokowi akan Diajak Bergabung

Kubu Prabowo-Sandiaga optimistis menang sidang MK Pilpres 2019, Gerindra: Kubu Jokowi akan diajak bergabung.

TRIBUNNEWS.COM - Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno optimistis menang dalam sidang sengketa Pilpres 2019.

Terkait hal tersebut, Partai Gerindra mengatakan akan mengajak kubu Joko Widodo-Maruf Amin untuk bergabung.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, pada Selasa (25/6/2019).

Dikutip Tribunnews dari Kompas.com, Andre mengatakan pihaknya masih optimis bahwa Prabowo-Sandiaga bisa menang dalam sidang sengketa Pilpres 2019.

Baca: Prediksi Hasil Putusan Sidang MK untuk Pilpres 2019 Menurut Sejumlah Pengamat

"Kami optimis, insyaallah MK tanggal 27 Juni nanti akan memutuskan sesuai dengan harapan kami bahwa MK bisa mendiskualifikasi Pak Jokowi dan menetapkan Pak Prabowo menjadi presiden 2019-2024," ucap Andre saat ditemui di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Ia juga mengungkapkan akan mengajak kubu Jokowi-Maruf bergabung jika memenangkan persidangan.

“Wajar jika Partai Gerindra menjadi prioritas diajak karena kami partai pemenang kedua dan jumlah kursi kami signifikan, Gerindra juga solid."

"Tapi kami belum memikirkan soal itu, di pikiran kami masih Pak Prabowo akan menang dan kami yang akan mengajak mereka,” kata Andre.

Meski begitu, Andre menegaskan hingga saat ini belum ada pembicaraan soal pembagian jabatan dengan kubu Jokowi-Maruf.

Lebih lanjut, Andre menyebutkan pertemuan antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo akan terjadi setelah putusan sidang sengketa Pilpres 2019 diketok.

"Sampai saat ini Gerindra tidak ada satu pun kesepakatan deal-deal. Itu tidak benar."

"Tidak ada deal-deal politik antara Prabowo dengan pihak lain," ujarnya.

Dilansir laman yang sama, Andre Rosiade mengatakan langkah pertama Prabowo usai putusan sidang diketok, akan mengajak seluruh anggota Koalisi Adil dan Makmur berkumpul.

"Langkah selanjutnya adalah segera bertemu, melakukan rapat berkonsultasi dengan koalisi serta para pendukung," ucap Andre.

Baca: Jadwal Putusan Sidang MK Pilpres 2019 Dipercepat, Reaksi Kubu Prabowo-Sandi hingga Permintaan KPU

Pertemuan dilakukan untuk membahas apakah anggota koalisi akan tetap solid atau justru mengambil langkah masing-masing.

"Semua dikembalikan ke teman-teman koalisi. Apakah masih di koalisi Indonesia Adil dan Makmur atau kita bubar."

"Tentu Pak Prabowo dan Bang Sandiaga sebagai penerima mandat akan berdiskusi mengenai mandat ini," kata Andre.

"Apakah mandat ini diambil kembali oleh masing-masing partai, atau Pak Prabowo terus mendapat mandat? Tentu harus ada diskusi."

"Insyaallah setelah MK selesai, Pak Prabowo akan bertemu dengan pimpinan partai koalisi membahas ini," lanjutnya.

MK diprediksi telah kantongi hasil sidang

Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif, Veri Junaidi, memprediksi MK telah mengantongi hasil putusan sidang sengketa Pilpres 2019.

Veri menilai, adanya perubahan jadwal yang dipercepat, merupakan salah satu indikasi bahwa MK telah mengantongi hasil putusan.

"Kami menilai ini sebagai salah satu indikasi yang sangat kuat, nggak mungkin MK akan berani tentukan jadwal kalau MK belum yakin pada putusannya," ujar Veri dalam sebuah diskusi di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, seperti dilansir Kompas.com.

Lebih lanjut, Veri mengatakan bahwa kemungkinan besar tak akan terjadi perdebatan saat pengambilan keputusan ketika putusan sidang digelar pada Kamis besok.

Baca: Mahfud MD Prediksi Bunyi Putusan MK dalam Sidang Sengketa Pilpres 2019, Begini Isinya

Pasalnya, dalil permohonan yang diajukan kubu Prabowo dinilai tak cukup kuat untuk membuktikan adanya kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif.

"Kalau kemudian percepat satu hari itu saya kira satu hal yang wajar dan penting untuk kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan pemilu juga," kata Veri.

Sebelumnya diberitakan bahwa MK telah mempercepat jadwal putusan sidang sengketa Pilpres 2019 menjadi Kamis.

Perubahan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan rapat permusyawaratan hakim (RPH) pada Senin (24/6/2019) kemarin.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, Kompas.com/Ihsanuddin/Fitria Chusna Farisa)