Pilpres 2019

TKN Minta Jangan Ada Anggapan Kriminalisasi Soal Saksi Prabowo-Sandi yang Kini Ditahan

Sebelumnya ia menjadi tahanan kota karena kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

TKN Minta Jangan Ada Anggapan Kriminalisasi Soal Saksi Prabowo-Sandi yang Kini Ditahan
Tribunnews.com/Taufik Ismail
Arsul Sani. 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rahmadsyah Sitompul, Saksi fakta yang dihadirkan kubu Prabowo-Sandi dalam sidang sengketa Pemilu Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi ( MK) beberapa waktu lalu kini ditahan di Lapas Labuhan Ruku Medan karena menghambat proses persidangan.

Sebelumnya ia menjadi tahanan kota karena kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Banyak pihak menilai bahwa penahanan Rahmadsyah karena kehadirannya sebagai saksi dalam sidang MK.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua TKN, Arsul Sani mengatakan bahwa ditahannya Rahmadsyah jangan dianggap sebagai kriminalisasi. Pasalnya ada prosedur yang dilanggar Rahmadsyah saat memberikan kesaksian di MK.

Baca: Peran Personel Perempuan TNI Terus Ditingkatkan Guna Menjaga Perdamaian Dunia

Baca: Live Streaming RNG VS Alliance EPICENTER Major, Peluang Loda Melaju ke Babak Selanjutnya

Baca: Pengamat IPI: Pertemuan Jokowi-Prabowo Pasca-putusan MK Bisa Meredam Gejolak

"Jangan dianggap kriminalisasi atau upaya menangkap, kan enggak, karena memang ada prosedur yang dilanggar. Siapapun yang melanggar itu, apakah dia mau jadi saksi atau mau ada keperluan yang lain itu memang kemudian bisa dicabut status tahanan kotanya untuk dikembalikan jadi tahanan biasa di rutan," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (26/6/2019).

Menurutnya bila berstatus tahanan kota, Rahmadsyah harusnya meminta izin sesuai prosedur kepada lembaga yang menahannya agar bisa bersaksi di MK. Apalagi kemudian bila saat yang bersamaan ia harus menjalani sidang lanjutan atas kasus yang menjeratnya.

"Kalau seseorang itu berada dalam status tahanan kota, maka kan kemudian kalau mau meninggalkan kota kan memang harus minta izin dari siapa yang pada saat itu melakukan penahanan. Apakah dia tahanan polisi, tahanan kejaksaan, atau tahanan pengadilan, yg mana? Itu kan harus dimintakan izin," katanya.

Pihak yang bertanggungjawab untuk meminta izin Rahmadsyah memberikan kesaksian menurut Arsul adalah tim kuasa hukum Prabowo-Sandi. Bila kemudian izin tersebut tidak diberikan pengadilan, maka kuasa hukum Prabowo-Sandi bisa meminta hakim MK untuk mendengarkan kesaksian jarak jauh (teleconference).

Jangan sampai justru menurutnya, kuasa hukum Prabowo-Sandi, tidak tahu status saksi yang dihadirkan.

"Kalau sampai tidak tahu, artinya maka tim hukumnya itu tidak melakukan penelitian. Kalau saya ketika jadi lawyer, apalagi mau membawa orang sebagai saksi di pengadilan pasti saya teliti, ini apa latar belakangnya, tidak hanya sekadar dia tau soal itu. supaya saya ga diserang balik oleh lawan saya, kan begitu," pungkasnya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved