Pilpres 2019

Acara ILC Sempat Disebut Saat Pembacaan Putusan Sidang, Hakim MK Sebut Hal Ini di Dunia Jurnalistik

Dalam pembacaan dalil pemohon aquo tersebut, disinggung pula soal acara Indonesia Lawyers Club ( ILC) yang tayangannya dihentikan.

Acara ILC Sempat Disebut Saat Pembacaan Putusan Sidang, Hakim MK Sebut Hal Ini di Dunia Jurnalistik
KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO
Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto - Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto saat sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (14/6/2019). 

TRIBUNNEWS.COM -- Sidang putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi ( MK) menyinggung soal tudingan kecurangan berupa pembatasan kebebasan pers.

Tudingan dari pihak pemohon yakni tim Badan Pemenangan Nasional ( BPN) Prabowo-Sandi ini dibacakan oleh hakim MK saat sidang putusan, Kamis (27/6/2019).

Hakim MK, Aswanto menyebutkan dalil pemohon aquo soal terjadinya kecurangan berupa pembatasan kebebasan pers, dalam artian akses media tak berimbang antara paslon 01 dengan 02 karena dianggap kepemilikan media yang sebagian besar berada di kubu Tim Kampanye Nasional ( TKN) Jokowi-Maruf Amin.

Dalam pembacaan dalil pemohon aquo tersebut, disinggung pula soal acara Indonesia Lawyers Club ( ILC) yang tayangannya dihentikan.

"Salah satu media yang berusaha netral kemudian mengalami tekanan dan akhirnya harus menghetnikantayangan ILC. Untuk mebutikan dalilnya , pemohon menyerahkan bukti surah yang diberi tanda bukti P 128 dan P 129," ucapnya dalam siaran langsung di Kompas TV.

Aswanto kembali melanjutkan, bahwa dalam dalil penohon aquo disebutkan kalau telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, masif dan sismetatif.

Namun, pihak termohon yakni Komisi Pemilihan Umum ( KPU) memberikan jawaban kalau pihak BPN tidak bisa menguraikan keterlibatan KPU dalam kecurangan tersebut, dan tidak bisa menguraikan korelasi atas apa yang dituduhkan dengan perolehan suara pihak terkait, dalam hal ini Jokowi-Maruf.

"Pihak terkait ( tim Jokowi-Maruf Amin) merenangkan kalau media mainstream sepenuhnaya bukan milik pemerintah, melaiunkan swasta dan tidak berkaitan dengan pihak tertkait," ucap Aswanto.

Aswanto melanjutkan, kalau kebebasan pers diatur dalam wadah Dewan Pers, sehingga bila pemohon menuduh media tidak netral, maka secara hukum pemohon mengadukan ke lembaga tersebut.

"Adanya dugaan pembatasan kebebasan media dan pers, Bawaslu menyampaikan tidak pernah menerima laporan atau laporan pembatasan akses terhadap pers atau lembaga penyiaran terhadap salah satu paslon.

Baca selengkapnya =====>>>

Editor: widi henaldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved