Pengamat Politik: Tak Tepat Jika Habib Rizieq Disebut Mengalami Pendzaliman

Pengamat Politik Indo Barometer, Muhammad Qodari mengatakan bahwa sudah tidak tepat jika Habib Rizieq Shihab disebutkan mengalami pendzaliman.

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat Politik Indo Barometer Muhammad Qodari menuturkan pandangannya terhadap polemik kasus Ketua Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab.

Qodari menanggapi keinginan oleh kubu 02 Prabowo Subianto yang diungkapkan Gerindra, agar pemerintah memulangkan Habib Rizieq ke Indonesia yang disebutkan mengalami pendzaliman.

Hal ini juga dikaitkan sebagai syarat rekonsiliasi pascapemilu 2019.

Baca: Dubes RI: Habib Rizieq Shihab Bisa Pulang ke Indonesia Asal Bayar Denda Overstay

Baca: Update Wacana Pemulangan Habib Rizieq : Pengacara Sebut Dicekal, Imigrasi Beri Tanggapan

Hal itu diungkapkan Qodari saat menjadi narasumber dalam tayangan program Prime Talk yang diunggah dari saluran YouTube metrotvnews, Selasa (9/7/2019).

Qodari lalu menuturkan bahwa Habib Rizieq sudah diberikan surat pemberhentian penyidikan perkara (SP3) untuk dua kasusnya.

Kasus pertama yakni dugaan penistaan Pancasila yang ditangani Polda Jabar.

Kasus kedua yaitu dugaan chat mesum antara Rizieq dengan Firza Husein yang ditangani Mabes Polri.

Baca: TKN: Habib Rizieq Tidak Diusir dari Indonesia, Kalau Mau Pulang Silakan Saja

Baca: Pemulangan Habib Rizieq Jadi Syarat Rekonsiliasi, Ini Reaksi Istana: Ngabalin hingga Moeldoko

"Saya mengacu kepada landasan hukum di Indonesia sudah SP3 kenapa tidak pulang? Setelah saya cek, ini kasus konten pornografi ini sudah dari Juni 2018 kemudian SP3 penodaan pancasila sudah dilakukan Mei 2018. Jadi sebelum pemilu," ujar Qodari.

Menurutnya sudah tidak tepat jika Habib Rizieq disebutkan mengalami pendzaliman.