Hari Tani Nasional, Ribuan Buruh dan Tani Tuntut Reforma Agraria di Depan Istana Negara

Para buruh dan petani membawa dua mobil komando dan mengibarkan dua bendera bertuliskan Partai Buruh

Editor: Choirul Arifin
Tribunnews/Ashri Fadilla
Partai Buruh bersama Serikat Buruh dan Serikat Petani Indonesia melakukan long march dari Balai Kota Jakarta menuju Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, memperingati Hari Tani Nasional, Sabtu (24/9/2022). 

Laporan wartawan Warta Kota, Nuri Yatul Hikmah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ribuan buruh bersama Serikat Petani Indonesia (SPI) menggelar aksi demo di depan Istana Negara, Kawasan Patung Kuda, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (24/9/2022).

Aksi tersebut dilakukan dalam rangka peringatan Hari Tani Nasional (HTN).

Pantauan Wartakotalive.com di lokasi pukul 10.45 WIB, ribuan buruh melakukan long march dari Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Para buruh dan petani membawa dua mobil komando dan mengibarkan dua bendera bertuliskan Partai Buruh berwarna oranye dan bendera SPI berwarna kuning. 

Mereka berdemo dengan mengenakan setelan buruh dan tani dan beriringan membawa hasil bumi seperti sayur-sayuran, pisang, padi, gula merah, gula aren, singkong, dan hasil bumi lainnya. 

Beberapa petani juga mengenakan caping gunung yang merupakan penutup kepala dari bambu yang dianyam. Sementara petani wanita datang dengan mengenakan daster atau setelan baju dengan celana cingkrang.

Baca juga: Peringati Hari Tani, Ribuan Buruh Bakal Gelar Demo di Depan Istana Merdeka

Sementara itu, para polisi sudah berjajar di depan Kawasan Patung Kuda untuk menyiagakan aksi demo tersebut. 

Sebelumnya, Agus Ruli Adiansyah selaku Sekertaris Umum Serikat Petani Indonesia dan Ketua Majelis Nasional Partai Buruh, menyebut aksi ini membawa tiga tuntutan.

Pertama, buruh meminta pemerintah untuk melaksanakan reforma agraria dan mendesak pemerintah untuk mengembalikan tanah rakyat yang dikuasai oleh korporasi.

Baca juga: Bubarkan Paksa Demonstrasi Hari Tani di Solo, Polisi Tetapkan Satu Tersangka karena Bawa Martil

Kedua, buruh menolak Omnibus Law yang dinilai hanya melayani kepentingan investor, dan proyek-proyek strategis pemerintah seperti food estate. Selain itu, buruh juga menolak UU Cipta Kerja.

Ketiga, buruh menolak keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM.

"Kita minta untuk dihitung ulang bagaimana negara harus hadir terhadap persoalan rakyat terhadap hajat hidup orang banyak termasuk BBM ini hingga itu harus dikuasi oleh negara untuk kepentingan rakyat," ujar Agus.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved