Livie: Itu Rekaman saat Rapat Bersama

TRIBUNNEWS.COM, MANADO-  Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara, Lievie Allow,  membantah telah berkolusi dengan Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang, demi memenangkan  calon gubernur incumbent tersebut dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2010.

"Pembicaraan dalam rekaman itu memang benar dilakukan, namun rekaman itu diambil saat rapat bersama seluruh anggota KPU dan gubernur serta jajaran Muspida Sulut, sekitar bulan Desember,  di kantor Walikota Manado," kata Allow didampingi Ketua KPUD Manado Dolfie Angkouw,  Rabu (28/4/2010) sore.

Kata Livie, rapat itu membahas masalah waktu Pemilukada agar tidak terlambat dan suasana rapat waktu itu terbuka, tidak terbatas antara anggota KPU dan gubernur saja. Dia mengakui ada pernyataan Gubernur Sarundajang  akan memberi mobil, namun itu hanya pinjaman bagi anggota KPU untuk kendaraan operasional. Mengenai pemberian generator set (genset) untuk KPU Manado, kata Livie,  juga benar dan itu masuk anggaran Pemilukada.

"Kami membicarakan masalah mobil itu, rencananya kami akan menerima mobil bekas anggota Dewan Provinsi periode 2004-2009. Namun dibatalkan karena mobil itu sudah tua dan boros. Di daerah lain Ketua KPU mendapat mobil mewah, sedangkan saya tidak menuntut seperti itu," ujar perempuan berparas cantik ini.

Lantas, soal pernyataan Gubernur Sarundajang akan memberikan uang Natal,  menurut Livie, itu hanya guyonan. "Itu hanya guyonan saat selesai rapat. Kami mau tegaskan juga, sampai saat ini anggota KPU tidak menerima uang sedikitpun dari Pak Sarundajang," tegas Livie.

Kata Livie, dirinya tidak tahu siapa yang merekam pembicaraan tersebut dan minta agar tidak dibesar- besarkan. "Kalau ada yang mau berpendapat, silakan saja, yang pasti, secara independen dan etika, pihak KPU Sulut sudah menjalankannya dengan benar," kata Livie.

Sehari sebelumnya ada warga yang melaporkan sekaligus menyerahkan bukti rekaman dugaan kolusi dan penyuapan terhadap KPU ke Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.  KPU juga dinilai tidak independen dan transparan dalam menjalankan tugasnya sehingga harus dibubarkan.

Kabid Humas Polda Sulut AKBP Benny Bella menyatakan polisi pasti memproses laporan tersebut. Tapi juga mengingatkan warga untuk memahami dahulu persoalan yang hendak dilaporkan agar tidak terkena laporan balik oleh pihak yang dilaporkan.(*)