Ratusan Warga Terobos Perkebunan Sawit Nafasindo

Laporan Wartawan Serambi Indonesia, Dede Rosadi

TRIBUNNEWS.COM, SINGKIL - Ratusan warga dari 22 desa di Aceh Singkil, yang bersengketa lahan dengan PT Nafasindo, Kamis (19/1/2012) berusaha, memasuki areal perusahan perkebunan kelapa sawit tersebut.

Mereka berencana menduduki titik koordinat tapal batas hasil ukur ulang, sebagi opsi penyelesaian sengketa yang tak kunjung dilakukan pemasangan patok permanen, sebagaimana tuntutan warga.

Saat warga masih berkumpul di Desa Cingkam, Kecamatan Gunung Meriah, yang merupakan desa terakhir berbatasan langsung dengan HGU Nafasindo, Kapolres Aceh Singkil AKBP Helmi Kwarta, berhasil menenangkan massa.

Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan, seperti gesekan dengan karyawan perusahan yang telah siaga mendengar informasi warga akan datang, dapat dihindari.

Dalam dialog yang cukup menghangat itu, warga akhirnya sepakat mengutus 12 orang perwakilannya, bersama kapolres melihat lokasi pematokan di areal perusahan Nafasindo, kawasan Kebun Tanjung Mas.

Di lokasi pematokan, kembali terjadi dialog antaraperwakilan warga dengan kapolres. Perwakilan warga yang terdiri dari, Sayani, H Manjek, Zakaria, Syahidan, Marijar, H Ginja, M Amin, Nazarudi, H Buhari, Asmudin, H Samsuri dan M Hata Angkat, setuju penyelesaian sengketa lahan dilakukan melalui tuntas sengketa oleh BPN.

"Kalau yang Anda pilih penyelesaian tuntas sengketa, ikuti jalurnya. Tuntas sengketa itu oleh BPN. Masyarakat minta BPN menuntaskan dugaan sengketa ini, tak perlu kumpul ramai-ramai. Biarkan BPN bekerja dengan tenang sesuai ilmu dan kewenangannya, tak perlu ramai," kata AKBP Helmi Kwarta.

Secara terpisah, Sairun, pembina LSM Gempa yang selama ini mendampingi warga, menyatakan, massa datang lantaran sesuai surat Gubernur Aceh, tanggal 19 Februari, BPN akan melakukan pemasangan patok permanen.

Akan tetapi, BPN ternyata tak datang dengan alasan keamanan, makanya warga menerobos ke lokasi. "Warga menunggu sampai siang BPN tak juga datang, makanya warga menerobos ke lapangan," kata Sairun.

Ditanya mengenai sikap LSM Gempa, yang menyatakan tidak bertanggujawab terhadap perbuatan masyarakat, Sairun menyatakan, jika masyarakat mengambil tindakan di luar kesepakatan penyelesaian sengketa lahan maka pihaknya tak ingin bertanggungjawab.

Sairun juga mengaku tidak keberatan jika warga, mengikuti anjuran Kapolres dalam menyelesaiakan sengketa lahan.

"Intinya kami ingin sengketa lahan ini selesai. Salah satu caranya ya di patok permanen dulu agar bisa melangkah ke tahap selanjutnya. Tadi saya dapat informasi dari warga, bahwa Kapolres menyatakan bersedia mengamankan bila BPN turun," ujar Sairun.