Kamis, 2 Oktober 2025

Tiga Kecamatan Tolak Pertambangan di Bonto Katute

Sejumlah tokoh masyarakat dari tiga Kecamatan di Kabupaten Sinjai menolak rencana pertambangan

Editor: Hendra Gunawan

Laporan Wartawan Tribun Timur, Mahyuddin

TRIBUNNEWS.COM, SINJAI -- Sejumlah tokoh masyarakat dari tiga Kecamatan di Kabupaten Sinjai menolak rencana pertambangan di Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai. Penolakan ini dibeberkan dalam seminar lingkungan hidup yang berlangsung di Aula kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Muhamadiyah Sinjai.

Seminar ini di selenggarakan oleh mahasiswa pencinta alam perguruan tinggi Muhammadiyah Sinjai dan di hadiri sejumlah mahasiswa dan tokoh masyarakat dari Sinjai Barat, Sinjai Selatan dan Sinjai Borong. Seminar lingkungan ini membedah rencana pertambangan di Desa Bonto Katute.

“Pemerintah daerah dinilai tetap ngotot memberikan peluang bagi investor untuk melakukan eksplorasi di daerah Bonto Katute tanpa mempertimbangkan kondisi real yang terjadi sampai saat ini, dalam tahap eksplorasi telah mengundang berbagai masalah dan intimidasi terhadap Masyarakat Bonto Katute, " ungkap salah satu anggota Mapala Arman, Senin (3/9/2012) kepada Tribun.

Ia juga menjelaskan bahwa pertambangan ini telah menuai banyak sorotan karena pihak pertambangan bersama pemerintah setempat langsung mengklaim lahan masyarakat adat sebagai kawasan hutan lindung dan dilakukan penangkapan terhadap 11 orang masyarakat yang melawan karna merasa mempertahankan haknya sampai pada tindakan intimidasi kepala desa yang memaksa masyarakatnya untuk sepakat terhadap rencana pertambangan.

Tidak hanya itu, Kepala Dusun Bolalangiri yang membela masyarakat langsung dipecat sebab juga ikut andil dalam mengorganisir masyarakatnya untuk menolak rencana itu. Bahkan, pebagian beras raskin tidak dibagikan ke masyarakat kecuali harus bertanda tangan menyetujui rencana paertambangan atas intruksi kepala desa mereka sendiri.

Dalam dialog sempat terjadi adu mulut yang tidak terarah antara peserta dan dari pihak pemerintah daerah karena pemerintah membela rencana tersebut dengan alasan pertambangan itu hanya sebatas eksplorasi.

Para peserta seminar menyatakan sikap penolakan terhadap rencana dengan alasan ekologis, terancamnya perekonomian masyarakat dengan menandatangani kain putih sebagai bentuk penolakan masyarakat.

Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved