Wacana Pemindahan Ibu Kota Aceh Singkil Mencuat

TRIBUNNEWS.COM SINGKIL - Wacana pemindahan ibu kota Kabupaten Aceh Singkil, dari Kecamatan Singkil, mulai mencuat dalam perbicangan di tengah masyarakat, menyusul musibah banjir yang sering melanda daerah ini. Beberapa kalangan mengusulkan dipindah ke Singkil Utara, dengan argumen daerah ini, merupakan pusat perkantoran pemerintahan kedua setelah Singkil.

“Di Singkil Utara, terdapat Polres, Kantor DPRK, Kodim, serta enam kantor dinas. Jika pindah ke Singkil Utara, biayanya tidak terlalu besar. Kita harus pikirkan 10 atau 20 tahun ke depan banjir Singkil akan semakin parah, mengingat permukaan tanahnya terus turun,” kata Ishak aktivis LSM di Singkil, Sabtu (18/7/2013).

Di lain pihak ada pula yang mengusulkan pindah ke Gunung Meriah. Dengan alasan letaknya strategis, aman banjir, serta merupakan kecamatan termaju di Aceh Singkil. Namun pemindahan ke sana dinilai biayanya sangat tinggi. Harga tanah saja, lebih dari tiga kali lipat dibandingkan dengan Singkil.

“Kalau pindah ke Gunung Meriah, tak akan ada istilah kantor tutup karena banjir, tanah amblas, rob, bahkan tsunami. Memang harus diakui biaya pindah ke Gunung Meriah, cukup mahal,” kata Abdul warga Gunung Meriah. 

Di sisi lain, ada yang menilai pemindahan ibukota kabupaten, kurang elok dibicarakan ketika warga Singkil sedang terkena musibah banjir. Wacana pemindahan ibu kota kabupaten juga dinilai mengkhianati sejarah perjuangan pemekaran Aceh Singkil. Di mana para tokoh sepakat menjadikan Singkil, sebagai ibukota agar tidak tertinggal.

Menanggapi pro-kontra tersebut, Syafril Harahap anggota Komisi A DPRK Aceh Singkil, mengatakan wacana pemindahan ibukota kabupaten ke tempat aman banjir harus dihargai. Namun pemindahan hendaknya berdasarkan hasil penelitian mendalam dengan melibatakan ahli terpercaya.  “Bukan asal konsultan yang ditanya. Karena ini menyangkut  masa depan anak cucu kita,” kata Syafril.

Menurut Syafril, jika hasil penelitian menunjukkan biaya pemindahan ibu kota kabupaten jauh lebih murah dibandingkan biaya pengendalian banjir, maka semua pihak harus bisa menerima. Begitu pula sebaliknya.

“Saya dengar usulan pengendalian banjir dengan membangun kanal Lae Mate, di Subulussalam. Rencana itu, sudah ada sejak jaman kakek nenek kita, apakah masih layak dilakukan di jaman modern ini. Saya minta pemerintah daerah jangan latah, menggunakan dana Otsus untuk membangunan. Ingat dana Otsus untuk mengejar ketertinggalan, jangan dihambur-hamburkan pada proyek belum jelas. Teliti dulu, lebih baik membangun kanal Lae Mate, atau memindahkan ibu kota kabupaten,” tegasnya.(c39)