Breaking News:

Warga Adat Merauke Laporkan 19 Perusahan Penggusur Tanah

Perwakilan Yayasan Pusaka, April Parlindungan menjelaskan, pada tahun 2011 dan 2013 ada 19 perusahaan tergabung pada proyek MIFEE

Laporan Wartawan Tribunnews.com Achmad Rafiq

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Perwakilan Yayasan Pusaka, April Parlindungan menjelaskan, pada tahun 2011 dan 2013 ada 19 perusahaan tergabung pada proyek MIFEE di Merauke.

Proyek MIFEE telah ekspansi dan menggusur tanah-tanah masyarakt adat untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, serta pembalakan kayu.

Pemerintah telah mengeluarkan puluhan izin lokasi dengan luas lahan melebihi 2,5 juta hektar dari sekitar 4 juta hektar luas Merauke.

Masyarakat adat di Merauke, kini dihadapkan pada sebuah bangunan ekonomi industri baru yang disokong oleh sistem-sistem hukum, hubungan sosial, pola kepemilikan, dan produksi yang kapitalis.

"Bukan uang banyak yang dibutuhkan mereka (Red-warga Merauke), tapi hutan tempat mereka hidup. Karena uang bisa cepat habis, sedangkan kekayaan alam bertahan lama," ujar Peneliti Sajogya Institute, Muntaza yang sudah 8 bulan meneliti ke Merauke.

Pemerintah daerah Merauke menyediakan dan mencadangkan lahan seluas 2,5 Juta hektar tanah. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), merekomendasikan areal potensial yang efektif untuk proyek MIFEE seluas 1,2 juta hektar.

"Kami belum tahu, Bupati berpihak ke warga atau perusahaan," tutur Perwakilan Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke (SKP-Kami) The Erro.

Sejumlah kampung di Merauke yang telah dibangun mega proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE), secara resmi diluncurkan pemerintah Indonesia pada (11/8/2010) di antaranya di Domande, Boepe, Tagaepe, Kaliki, Zanegi, Muting dan wilayah lain yang ada di Merauke.

MIFEE merupakan sebuah mega-proyek. Lebih dari sejuta hektar direncanakan menjadi perkebunan atau lahan pertanian bersifat industri, yang menjadi ancaman bagi rakyat maupun lingkungan hidup di Papua selatan. Perusahaan Indonesia maupun asing sudah mengklaim lahannya masing-masing. Orang Malind, penduduk asli hutan itu, ditawarkan ganti rugi yang sangat sedikit untuk menggantikan hutan yang merupakan sumber kehidupan bagi mereka dan leluhur mereka selama banyak abad.

Tempat proyek MIFEE akan dilaksanakan di Papua masih merupakan daerah konflik. Selama puluhan tahun rakyat Papua sudah berjuang untuk kebebasan serta hak untuk menentukan nasib mereka sendiri. (*)

Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved