Jadi Tidaknya UB Bangun Kampus Tergantung Walikota Kediri

TRIBUNNEWS.COM,KEDIRI - Jadi tidaknya kampus Universitas Brawijaya (UB) dibangun di Kota Kediri sepenuhnya berada di tangan Wali Kota Kediri.

Karena keputusan pembangunan kampus jadi atau tidak menjadi kewenangan walikota.

"Kalau kami terserah kepada walikota apakah pembangunan kampus bisa diwujudkan atau tidak," ungkap Prof Dr Haryono, Ketua Progam UB Kampus Kediri kepada Surya Online (Tribunnews.com Network), Jumat (19/9/2014).

Saat ini rencana UB mendirikan kampus di Kota Kediri masih belum ada tindaklanjutnya. Meski pansus pelepasan tanah untuk kampus UB telah menyetujui pemanfaatan 21,4 hektar tanah aset Pemkot Kediri di Kelurahan Mrican untuk lokasi kampus.

Namun hasil pansus menjadi mentah kembali karena walikota meminta pengurangan alokasi lahan dari 21,4 hektar menjadi hanya 15 hektar.

Selain itu pihak Pemkot Kediri juga meminta pengelola kampus tidak membuka kegiatan bisnis di dalam kampus.

Prof Haryono sejauh ini mengaku masih belum mengetahui terkait rencana pengurangan alokasi lahan untuk kampus UB. Termasuk permintaan Pemkot Kediri yang meminta revisi master plan bangunan kampus.

Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menyebutkan, jadi tidaknya pembangunan kampus UB di Kota Kediri sepenuhnya tergantung kepada pihak UB.

Sejauh ini masih belum ada pembicaraan ulang terkait rencana pembangunan kampus UB.

Walikota menilai yang punya hak dan kewenangan untuk membangun kampus di Kota Kediri dari pihak Universitas Brawijaya.

Sejauh ini belum ada tindaklanjut lagi terkait dengan rencana pembangunan kampus UB di Kota Kediri.

Diberitakan sebelumnya pihak UB tahun ini telah menghentikan penerimaan mahasiswa baru untuk kampus Kediri. Masalahnya hingga tahun ketiga UB Kediri masih belum memiliki kampus sendiri.

Padahal jumlah mahasiswanya sejak dibuka kampus UB Kediri pada 2011 sudah mencapai ribuan.

Penghentian  pendaftaran penerimaan  mahasiswa baru kampus UB Kediri disebabkan kampus yang  belum siap.