Breaking News:

50 Sekolah Negeri di DIY Praktek Pungli Dilaporkan ke Ombudsman

Sekitar 50 sekolah negeri di Kabupaten, Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul, serta Kota Yogya, dilaporkan melakukan praktek tersebut.

Tribun Jogja/Suluh Pamungkas
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Jogja, Rendika Ferri K.

TRIBUNNEWS.COM, YOGYA - Temuan Lembaga Ombudsman DIY terkait pungutan-pungutan di sekolah negeri di DIY, memberikan hasil yang mengejutkan. Sekitar 50 sekolah negeri di empat kabupaten, Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul, serta Kota Yogya, dilaporkan melakukan praktek tersebut.

Salah satu pelapor, Yuliantoro, yang juga merupakan wali murid yang bersekolah di salah satu MTs negeri di Kota Yogya yang menarik pungutan liar, membeberkan, beberapa fakta di balik masalah pungutan ini.

Ia mengatakan, pada awal masuk sekolah, mengaku ditarik pungutan sebesar Rp 900 ribu, dengan dalih untuk tambahan dana pendidikan.

Pihak sekolah MTs beralasan, kurangnya dana pendidikan untuk kelas tiga sebanyak Rp 950 juta. Sedangkan dana BOS yang ada tidak memenuhi.

"Dalihnya karena kurang dana pendidikan buat kelas tiga, uang Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang ada tidak mencukupi, dipungutlah anak-anak kelas satu," ujar Yuliantoro.

Tanpa surat edaran, setiap wali siswa langsung dipungut satu per satu tanpa diberikan data detail uang pungutan akan dianggarkan untuk keperluan apa saja.

Menurut Yulianto, pihak sekolah beralasan surat edaran tidak diperlukan karena tidak akan dibaca oleh orang tua/wali siswa.

Yuliantoro juga mengatakan bahwa rapat komite yang dilaksanakan cenderung memaksa wali murid untuk membayar pungutan sekolah.

Pungutan diselenggarakan bukan hanya untuk siswa baru, namun juga untuk setiap kenaikan kelas dan kelulusan. Penarikan pungutan tiap naik kelas rata-rata sebesar Rp 1.500.000.

"Waktu itu, langsung saja ditarik begitu saja tanpa surat edaran apapun, ya saya jelas menolak lah. Kami wali murid berhak tahu, uang itu untuk dana apa saja. Selain itu, pungutan tak hanya sewaktu masuk siswa baru, setiap kenaikan kelas, dan bahkan kelulusan pun dimintai terus menerus," ujarnya.

Yuliantoro juga mengeluhkan, pihak sekolah yang tidak transparan dalam mengajukan pungutan. Contohnya, hasil dari pungutan yang dianggarkan untuk pembangunan musala, yang sampai bertahun-tahun bangunan musala tak juga jadi.

Beberapa kegiatan yang menurutnya seharusnya tak dipungut biaya seperti kegiatan bimbingan dan konseling yang ditarik Rp 10.000 per siswa, kegiatan kerumahtanggaan (rapat dinas, tamu dinas) ditarik Rp 68.500 per siswa, dan pelaksanaan UN sebesar Rp 60.000 per siswa. Kegiatan tersebut sudah sepatutnya bukan tanggungan siswa.

"Musala yang dari dulu wacana mau dibangun, kami juga sudah ditarik dana untuk pembangunannya, nyatanya sampai sekarang tak jadi juga," ujarnya.

Ia juga mengeluhkan, pihak sekolah yang seperti terus menerus meminta agar uang pungutan untuk dibayar kepada anaknya, yang menimbulkan rasa tidak nyaman ketika belajar di sekolah.

Puncak kekesalan Yuliantoro ketika pengambilan ijazah anaknya, namun dengan embel-embel pungutan harus dilunasi terlebih dahulu. Ia yang merasa terintimidasi dengan pemerasan tersebut langsung melaporkan pungutan tersebut ke LO DIY.

Komisioner LO DIY, Imam Priyono, mengatakan, pihaknya telah mengadakan rapat internal, dan mengirimkan undangan kepada seluruh dinas pendidikan di kabupaten dan Kota Yogya.

Ia mengatakan, pertemuan harus dilaksanakan segera, sehingga seluruh pihak yang dinilai berwenang untuk bertemu dan membahas masalah terkait pungutan liar ini dalam pertemuan yang akan direncanakan Kamis (13/8/2015) dan Jumat (14/8/2015) pekan depan.

"Kami (LO DIY) sudah merapatkan hal ini, Kami juga sudah kirimkan surat undangan ke seluruh dinas pendidikan kota/kabupaten untuk hadir dalam pertemuan yang direncanakan Kamis depan," ujar Imam, Jumat (7/8/2015). (Tribunjogja.com)

Editor: Dewi Agustina
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved