Hati-hati Pilih Biro Perjalanan Saat Umroh, Salah Pilih yang Abal-abal Bakal Terlantar

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Jika alasan pemerintah untuk mengambil alih penyelenggaraan umroh adalah banyaknya jemaah yang terlantar, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia(Amphuri) DPD Jawa Timur malah menyebut bahwa alasan itu tidak logis.

Ini karena jamaah yang terlantar di sana kebanyakan dari travel atau penyelenggara umroh ilegal.

Jemaah yang berangkat lewat travel yang baik, legalitasnya juga lengkap, selama ini disebut tidak pernah sampai terlantar di Arab Saudi.

“Kalau persoalannya itu, harusnya pemerintah lebih tegas dong," ungkap Fauzi Mahendra, Sekjen Amphuri Jatim, Senin (14/12/2015).

"Travel yang tidak punya SK ditertibkan, dan kementrian harus menerapkan pelayanan 5 pasti untuk penyelenggaraan umroh. Pasti providernya, pasti visanya, tiketing, izin umroh dan tanggal keberangkatan," lanjutnya.

Selama ini, banyak travel yang menawarkan harga murah, seperti Rp 13 juta perjalanan umroh, atau tarif murah lainnya.

Jemaah yang ikut dalam perjalanan seperti inilah yang kebanyakan terlantar, karena saat di Arab tidak kebagian hotel dan sebagainya.

Kasus seperti itu, diakui Fauzi, sempat terjadi sekali di Jawa Timur. Tepatnya di Jember, ada travel nakal yang menawarkan tarif Rp 16 juta untuk perjalanan umroh. Yang akhirnya, jemaah pesertanya terlantar di sana.

Setelah ditelusuri, travel itu ilegal yang ngesub ke sebuah travel di Jakarta, dan bukan anggota Amphuri.

"Jadi, kalau memang masalahnya itu harusnya pemerintah tegas. Bukan malah mengambil alih, yang kesannya cenderung ada kepentingan karena melihat peluang keuntungan besar di balik bisnis umroh," katanya.