Ribuan Krama Adat Minta Delegasi dan Pemerintah Tolak Reklamasi Teluk Benoa

Mereka berputar berjalan kaki dan menyuarakan penolakan-penolakan terhadap rencana PT. TWBI

Ribuan Krama Adat Minta Delegasi dan Pemerintah Tolak Reklamasi Teluk Benoa
Tribun Bali/I Made Ardhiangga
Ribuan krama adat turun kepung Pemprov, minta delegasi dan pemerintah tolak reklamasi Teluk Benoa 

Laporan Wartawan Tribun Bali I Made Ardhiangga

TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR - Ribuan Krama Adat Bali turun ke jalan.

Ribuan krama adat memakai pakaian adat madya dan membawa bendera Tolak Reklamasi Teluk Benoa.

Warga Bali meminta supaya delegasi di acara World Ocean Summit supaya mendengar aspirasi warga Bali yang menolak rencana pengurukan kawasan suci di Teluk Benoa seluas 700 hektare.

Pantauan Tribun Bali, sekitar lima ribu orang berkumpul di lapangan timur Renon Denpasar Bali.

Mereka berputar berjalan kaki dan menyuarakan penolakan-penolakan terhadap rencana PT. TWBI.

Usai berputar warga Bali pun mengepung depan pintu gerbang Pemerinta Provinsi Bali.

"Sudah lebih dari empat tahun kita dibohongi, sudah lebih dari empat tahun kita dibodohi," teriak orator di mobil komando krama Bali, Kamis (23/2/2017).

Koordinator aksi Wayan Gendo Suardana menyatakan, bahwa sudah lebih dari empat tahun tidak ada kepastian dari pihak Pemerintah untuk mencabut Perpres 51 tahun 2014 sehingga masyarakat yang sudah jelas menolak akan terus turun ke jalan dan meminta Pemerintah tidak buta akan aspirasi warganya.

Atas hal ini, dalam momentum acara pertemuan dari berbagai negara, dengan kondisi Bali seperti saat ini.

Maka, ia meminta ada perhatian dan meminta supaya para delegasi turut menyuarakan aspirasi warga Bali.

"Kami yakini bahwa solusi mengatasi sampah itu bukan dengan menguruk laut. Dan Teluk Benoa adalah kawasan suci," tegasnya.

Selain itu, Gendo juga menyatakan, kriminalisasi menjadi jalan yang ditempuh untuk pembungkaman gerakan rakyat ini.

Namun, kriminalisasi malah menguatkan warga untuk terus berjuang melawan kesetakahan dan kesewenang-wenangan pemilik modal.

"Hentikan kriminalisasi aktivis yang membela tanah airnya. Pemerintah seharusnya bertindak dan berpihak pada rakyat. Bukan malahan seperti hendak menggolkan proyek yang akan merusak eksoistem dan budaya Bali," bebernya. (ang)

Penulis: I Made Ardhiangga
Editor: Eko Sutriyanto
Sumber: Tribun Bali
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved