Dari Jogja ke Jakarta Pakai Kursi Roda, Penyandang Difabel Ini Ingin Curhat dengan Presiden Jokowi

Ia ingin Pemerintah Pusat dan daerah mengimplementasikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016.

Laporan wartawan Tribun Jateng, Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNNEWS.COM, BREBES - Shinta Utami (33), seorang penyandang disabilitas, menyusuri jalan raya dari Yogyakarta menuju Jakarta lewat jalur selatan, menggunakan kursi roda.

Ia berangkat sejak 10 April. Misinya hanya satu, bertemu Presiden Joko Widodo dan mengungkapkan unek-uneknya sebagai penyandang disabilitas.

Wanita kelahiran Bandung itu sengaja memilih Yogyakarta sebagai start karena kota itu dinilainya ramah untuk penyandang difabel.

"Semisal mempunyai trotoar yang memang diperuntukkan bagi difabel, baik tunanetra maupun tunadaksa," kata Shinta di Kecamatan Songgom, Brebes, Rabu (19/4/2017) sore kepada Tribunjateng.com.

Ia membawa bekal dalam perjalannya. Termasuk pakaian, obat- obatan, makanan kecil, dan matras. Ia tak mau dibantu oleh orang lain karena ingin membuktikan kaum difabel kuat dan bisa mandiri.

Berulang kali ia menolak bantuan. Namun, banyak warga yang diam-diam mengawalnya di perjalanan.

"Di Buntu, Banyumas, jalannya sempit dan menanjak. Banyak sekali warga yang mengawal hingga macet panjang. Agar kemacetan bisa teratasi, terpaksa saya minta didorong sehingga bisa lebih cepat," paparnya.

Selama di perjalanan, ia sering dimintai warga untuk berfoto bersama. Ada juga yang menawarkan makanan dan minuman. Dan ada juga yang sekadar mengajak berbincang.

Pom bensin dan rumah makan kerap menjadi pilihan tempatnya menginap buat Shinta. Ia juga tidur di hotel ketika melintas di Kebumen, Purwokerto, dan Bumiayu.

Terik matahari tak membuatnya berhenti menggerakkan kursi roda. Peluh yang bercucuran tak menyurutkan semangatnya untuk menebar inspirasi bahwa difabel juga mampu.

Begitu tiba di Jakarta, ia ingin bertemu Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan unek-uneknya sebagai penyandang disabilitas.

"Minimal implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 saja dulu tentang hak difabel. Tak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah juga harus memperhatikan kaum difabel," tandasnya.(*)

Editor: Willem Jonata
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved