Breaking News:

Gaji PNS di Bandung Minimal Rp 12 Juta, Ridwan Kamil Tak Masalah Jika Dinaikkan

Menurut Kang Emil besarnya penghasilan PNS Kota Bandung merupakan dampak penggunaan aplikasi bernama e-RK (Remunerasi Kinerja Elektronik).

Warta Kota/henry lopulalan
Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan sambutan saat menghadiri acara deklarasi dukungan untuk Ridwan Kamil dalam Pilgub Jawa Barat 2018 oleh PSI di DPP PSI, Jakarta, Jumat (2/3). PSI resmi mendukung M Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2018. Warta Kota/henry lopulalan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan tak mempermasalahkan jika wacana kenaikan gaji PNS akan terealisasikan di tahun 2019.

"Pada dasarnya hidup ini harus proporsional. Kalau dinaikan ini ternyata anggarannya ada dan tidak mengurangi pelayanan dasar masyarakat, saya kira enggak ada masalah. Saya melakukan itu juga di kota Bandung," ujar Kang Emil, sapaan akrabnya, saat ditemui di Pasar dekat Stasiun Depok Baru, Depok, Jawa Barat, Jumat (9/3/2018).

Baca: Atlet Indonesia Ikuti Latihan Soliditas di Markas Kopassus Sebelum Bertarung di Asian Games 2018

Baca: Sonia Fergina Citra dari Bangka Belitung Dinobatkan sebagai Puteri Indonesia 2018

Baca: Project Pop Menolak Berhenti Berkarya Setelah 22 Tahun Eksis di Blantika Musik

Baca: Pretty Asmara Merasa Berat Divonis 6 Tahun Penjara

Diketahui, Wali Kota Bandung non-aktif ini pernah memamerkan kenaikan gaji PNS di Kota Bandung kepada puluhan kepala daerah yang hadir di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalemkaum, Rabu (1/11/2017).

"Jadi, gaji PNS di Bandung paling kecil itu Rp 12 juta, penghasilan kepala dinas Rp 30 juta sampai Rp 40 juta," ucap Emil, sapaan akrabnya.

Emil menjelaskan, besarnya penghasilan PNS Kota Bandung merupakan dampak penggunaan aplikasi bernama e-RK (Remunerasi Kinerja Elektronik).

E-RK merupakan aplikasi untuk menghitung jam kinerja pegawai dengan standar waktu 6.000 menit per bulan dan juga menghitung kehadiran pegawai.

Dengan sistem itu, lanjut Emil, kinerja PNS dapat dinilai dengan asas keadilan. Penghasilan pegawai bergantung pada rajin tidaknya pegawai.

Diketahui, kini Pemerintah melalui lembaga dan kementerian terkait masih mendiskusikan tentang kajian kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tahun 2019.

Kajian tersebut diadakan lantaran PNS belum memperoleh kenaikan gaji pokok selama lebih dari dua tahun.

"Belum selesai, kebijakan itu masih didiskusikan antarkementerian. Jadi, belum ada (keputusan) final dari kegiatan itu," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani saat ditemui di Food Security Summit-4 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Jumat (9/3/2018).(*)

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Willem Jonata
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved