Penangkapan Mafia Lahan Tol Medan-Binjai, Pakar Hukum: Tak Ada Grant Sultan di Tanah Konsesi

Saidin pernah terbang ke Belanda untuk melakukan penelitian tanah Kesultanan Deli bersama Edy pada 2005 lalu

Penangkapan Mafia Lahan Tol Medan-Binjai, Pakar Hukum: Tak Ada Grant Sultan di Tanah Konsesi
Tribun Medan/Danil Siregar
Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan jalan tol di kawasan Tanjungmulia, Medan, belum lama ini. Konstruksi seksi tol belum rampung, fokus menggenjot tuntasnya pembebasan lahan. 

"Tapi, ada peraturan BPN yang mengatakan bahwa tidak ada batas waktu untuk mengonversi. Jadi, ketika terlambat memasukkan konversi masih bisa diterima," katanya.

Seluruh pencatatan berkaitan grand sultan, imbuh Edy, di dalam buku besar milik BPN secara jelas tertera seluruh data-data grant sultan mulai nomor pertama dan terakhir.

"Jadi kalau ada oknum yang melakukan pemalsuan dokumen, sudah jelas mengandung unsur pidana. Walaupun nantinya harus ada pembuktian di pengadilan," katanya.

Ganti Rugi Harus Jelas

Guru Besar Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum USU OK Saidin pernah terbang ke Belanda untuk melakukan penelitian tanah Kesultanan Deli bersama Edy pada 2005 lalu.

"Yang pergi ke Belanda mengambil peta pertanahan Sultan Seli itu, saya bersama Dr Edy Ikhsan. Waktu itu, kami ingin melihat bagaimana sebenarnya posisi hak-hak tanah Kesultanan Deli. Jawabannya sangat sederhana. Kalau dia tidak termasuk dalam grant sultan, artinya tidak ada hak perseorangan, maka tanah milik kesultanan," kata Saidin.

Meski demikian, Saidin menyebut, hal yang perlu dipertanyakan adalah proses ganti rugi yang harus dibayar kepada pihak kesultanan, karena lahan tersebut merupakan tanah konsesi.

"Tapi, BPN mengambil sikap mendua. Menduanya begini, kalau memang tanah konsesi mengapa tak diambil raja? Lalu, kalau orang sudah menguasai lebih dari 30 tahun memeroleh hak secara kedaluwarsa. Tapi, dalam hukum adat tidak mengenal hukum kedaluwarsa. Hukum agraria kan tunduk pada hukum adat. Masa penggarap sekarang yang dibayar (ganti rugi) oleh pemerintah, bukan pemilik (tanah konsesi). Kan aneh," kata Saidin.

Ia mengatakan, seyogianya ketika tanah tidak lagi dipergunakan perkebunan, seharusnya dikembalikan ke pihak kesultanan. Bukan justru dinasionalisasi menjadi milik negara.

"Kenapa tidak bisa dinasionalisasi? Karena nasionalisasi pemaknaannya mengambil alih milik asing menjadi milik negara. Tanah kan bukan milik asing," katanya.

Halaman
123
Editor: Hendra Gunawan
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved