Penangkapan Mafia Lahan Tol Medan-Binjai, Pakar Hukum: Tak Ada Grant Sultan di Tanah Konsesi

Saidin pernah terbang ke Belanda untuk melakukan penelitian tanah Kesultanan Deli bersama Edy pada 2005 lalu

Penangkapan Mafia Lahan Tol Medan-Binjai, Pakar Hukum: Tak Ada Grant Sultan di Tanah Konsesi
Tribun Medan/Danil Siregar
Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan jalan tol di kawasan Tanjungmulia, Medan, belum lama ini. Konstruksi seksi tol belum rampung, fokus menggenjot tuntasnya pembebasan lahan. 

Berdasar penelitian mereka, tanah yang bersengketa di Tanjungmulia Hilir merupakan tanah konsesi, pemerintah seharusnya tidak salah orang dalam proses ganti rugi.

"Tanah konsesi bayarnya harus ke sultan, bukan ke penggarap. Artinya, penggarap dan pemalsu grant sultan sama-sama melanggar hukum. Yang satu memalsukan surat, yang satu lagi menduduki tanah orang lain. Boleh sekarang kerabat ahli waris Sultan Deli ditangkapi, karena memalsukan surat, tapi tidak boleh ganti rugi tidak dibayar ke Kesultanan Deli," ujarnya.

Lantas kenapa tanah konsesi tersebut kini diduduki penggarap?

Saidin menjelaskan, di dalam konsep tanah harus tunduk pada hukum adat.

"Untuk mendapatkan hak secara kedaluwarsa merupakan konsep hukum barat, bukan konsep hukum adat. Sementara Pasal 3 dan 5 UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok-pokok Agraria mengatakan, hak-hak tanah harus tunduk pada hukum adat. Karena itu, selamanya tanah konsesi milik kesultanan. Kalau ganti rugi dibayarkan kepada penggarap, maka pemerintah sudah keliru," katanya. (ase)

Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul Mafia Lahan Tol Medan-Binjai Ditangkap, Pakar Hukum: Tak Ada Grant Sultan di Tanah Konsesi

Editor: Hendra Gunawan
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved