Breaking News:

Sebanyak 98 IUP Perusahaan Tambang Dicabut

Meski izin telah dicabut, pemegang IUP tetap diwajibkan menyelesaikan tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Dok Humas Polda Aceh
Polisi memasang garis polisi di lokasi usaha tambang galian C di Pulo Aceh, Aceh Besar 

Izin-izin usaha yang telah dicabut tersebut tersebar di beberapa kabupaten/kota di Aceh seperti di Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam, dan Aceh Singkil.

“Bisnis selama ini yang terjadi di Aceh sebelum adanya penertiban izin tambang adalah bisnis portofolio atau bisnis kertas. Izin itu dijadikan saham atau agunan diperbankan, baik bank dalam negeri maupun luar negeri, sementara di lapangan tidak ada pekerjaan,” sebut Askhalani.

Karena itu, GeRAK sangat mengapresiasi langkah Plt Gubernur Aceh yang berani mencabut izin perusahaan tambang bermasalah dan terus mempertahankan moratorium tambang yang dicanangkan sejak 2014 oleh Pemerintah Aceh.

Menurut Askhalani, mudahnya pengurusan izin tambang di Aceh ketika proses pengurusan izin dilakukan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UU 32 Tahun 2004. “Di sana ada kepentingan kepala daerah untuk mendapatkan fee dari izin yang diberikan,” sebutnya.

Proses pengurusan izin mulai ditertibkan ketika dialihkan ke provinsi berdasarkan UU 23 Tahun 2014.

“Dalam perkara ini, proses pemberian izin dilakukan di kabupaten/kota. Izin yang paling banyak dikeluarkan dari sejak 2007 sampai 2012 atau jelang Pemilukada,” pungkasnya. (mas)

Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved