Terkait Pelecehan Lembaga DPRD Kota Blitar, Polisi Minta Pendapat Ahli Bahasa

Supriarno sempat menyatakan DPRD Kota Blitar tidak pancasilais dalam mengeluarkan rekomendasi penutupan karaoke Maxi Brillian

Terkait Pelecehan Lembaga DPRD Kota Blitar, Polisi Minta Pendapat Ahli Bahasa
surya/istimewa
Tim dari Polres Blitar Kota bertemu dengan perwakilan anggota DPRD Kota Blitar untuk berkoordinasi terkait laporan kasus dugaan pelecehan lembaga negara di kantor DPRD Kota Blitar kemarin 

Laporan Wartawan Surya Samsul Hadi


TRIBUNNEWS.COM, BLITAR - Satreskrim Polres Blitar Kota menindaklanjuti laporan DPRD Kota Blitar terkait kasus dugaan pelecehan lembaga negara yang dilakukan kuasa hukum karaoke Maxi Brillian, Supriarno.

Polisi mulai mengumpulkan bukti-bukti, meminta keterangan kepada sejumlah anggota dewan.

"Satreskrim sudah membentuk tim untuk menangani laporan itu. Kemarin, tim sudah terjun ke dewan untuk berkoordinasi," kata Kasubag Humas Polres Blitar Kota, Ipda Dodit Prasetyo, Rabu (16/1/2019).

Dodit mengatakan selain berkoordinasi dengan dewan, polisi juga akan mengkaji barang bukti video rekaman aksi demo soal tempat hiburan dari perwakikan pekerja karaoke Maxi Brillian di gedung DPRD Kota Blitar.

Barang bukti video itu yang diserahkan dewan ke polisi saat melapor.

Dalam video itu terdapat pernyataan dari kuasa hukum karaoke Maxi Brillian, Supriarno yang menyebutkan DPRD Kota Blitar tidak Pancasilais.

Baca: Karena Cewek, Bapak 2 Anak di Blitar Bacok Sahabatnya Pakai Parang

Dewan menganggap pernyataan kuasa hukum Maxi Brillian itu melecehkan lembaga negara.

"Kami akan meminta pendapat ahli bahasa soal pernyataan terlapor yang ada di rekaman video. Selain itu, kami juga akan meminta pendapat dari ahli hukum," ujar Dodit.

Saat disinggung apakah terlapor juga sudah dimintai keterangan, Dodit menyatakan belum.

Halaman
12
Editor: Eko Sutriyanto
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved