Disaksikan Dirjen PSP, Pemilik Kios Pupuk Tanda Tangani Perjanjian Jual Beli

Guna memastikan ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, distributor pupuk bersubsidi wilayah Jawa Barat menandatangani Surat Perjanjian Jual Bel

Disaksikan Dirjen PSP, Pemilik Kios Pupuk Tanda Tangani Perjanjian Jual Beli
IST/Pupuk Kujang
Ilustrasi aktivitas di gudang pupuk. 

Guna memastikan ketersediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, distributor pupuk bersubsidi wilayah Jawa Barat menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli dengan para pemilik kios. Penandatanganan ini disaksikan oleh Dirjen PSP Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Aas Asikin Idat, di Purwakarta.

Sebanyak 24 distributor dan 476 kios yang berlokasi di Purwakarta, Subang, Karawang dan Bandung ini ini merupakan distributor yang berada di bawah koordinasi anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero), yaitu PT Pupuk Kujang dan Petrokimia Gresik. Adapun total jumlah distributor di wilayah Jabar adalah sebanyak 131 distributor dan 3.807 kios resmi pupuk bersubsidi.

Sarwo Edhy mengatakan, Kementerian Pertanian meminta dukungan semua pihak terutama aparat untuk mengawal distribusi pupuk bersubsidi sehingga tidak ada penyalahgunaan pupuk bersubsidi.

“Dalam menjalankan pendistribusian pupuk harus sesuai prinsip 6 Tepat. Yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, tepat jenis, tepat mutu dan tepat harga,” ujar Sarwo Edhy, Rabu (27/2).

Kementan juga mendorong PT Pupuk Indonesia menjalankan sejumlah strategi untuk menjaga agar penyaluran pupuk bersubsidi bisa optimal. Salah satunya adalah mewajibkan anak usaha produsen pupuk yang tergabung dalam Pupuk Indonesia Grup untuk menyediakan stok pupuk bersubsidi dan nonsubsidi hingga lini IV atau Kios Pupuk.

"Untuk memastikan penyaluran pupuk berjalan dengan optimal terutama sepanjang momentum musim tanam hingga Maret, kami bersama Pupuk Indonesia mengantisipasi dengan meningkatkan sistem monitoring distribusi," ungkapnya.

Upaya lain dilakukan melalui optimalisasi alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia di tiap-tiap kabupaten/kota serta mendorong distributor dan kios untuk mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi.

Untuk pendistribusian pupuk bersubsidi diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian secara nasional mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk bersubsidi.

Aas Asikin menyampaikan bahwa Pupuk Indonesia dengan didukung oleh anggota holding berusaha menjalankan tugas yang diberikan Pemerintah untuk menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang telah ditetapkan dalam Permentan No. 47/SR.310/11/2018.

“Kami menjamin ketersediaan di daerah-daerah sesuai dengan alokasi dan prinsip 6 tepat, yaitu tepat harga, tepat waktu, tepat tempat, tepat mutu, tepat jenis dan tepat jumlah,” tegas Aas.

Halaman
12
Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved