Deddy Mizwar Pernah Minta Pemkab Bekasi Hentikan Perizinan Proyek Meikarta.

Pertimbangannya, perizinan proyek belum selesai namun sarana pembangunannya sudah dibangun

Deddy Mizwar Pernah Minta Pemkab Bekasi Hentikan Perizinan Proyek Meikarta.
WARTA KOTA/henry lopulalan
SAKSI KASUS MAIKARTA-Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Pusat, Rabu (12/12/2018). Deddy Mizwar diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Billy Sindoro terkait kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di kabupaten Bekasi. -Warta Kota/henry lopulalan 

Ia lega karena saat itu, Jokowi memaklumi apa yang dia sampaikan dan meminta soal Meikarta ikuti aturan yang berlaku. ‎

Seperti diketahui, Meikarta akan dibangun di lahan seluas 438 hektare dan terbagi dalam tiga tahap. Tahap 1, Edi Dwi Soesianto dan Satriyadi dari Lippo Cikarang mengajukan Izin Penggunaan dan Pengolahan Tanah (IPPT) pada Pemkab Bekasi seluas 143 hektare.

"Tapi kami baru bisa setujui 84,6 hektare, itu haknya Lippo Cikarang, jangan ditahan-tahan. Sisa seluruhnya (tahap II dan III) tidak bisa disetujui karena kawasan itu menurut aturan, diperuntukkan u‎ntuk kawasan industri. Yang bisa untuk perumahan hanya 84,6 hektare. Kalau 500 hektare, taruh pistol di kepala saya, izin tidak akan kami berikan karena melanggar aturan," kata Demiz.

IPPT seluas 84,6 hektare itu ditandatangani Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin pada 12 Mei 2017. Ia menerima uang Rp 10 miliar dari Edi Dwi Soesianto dan Satriyadi.

Uang diambil dari Bartholomeus Toto yang saat itu menjabat Presiden Direktur PT Lippo Cikarang.

Demiz menambahkan, kalaupun Meikarta akan dilanjutkan pembangunannya hingga di lahan seluas 438 hektare, itu diperbolehkan dan sah-sah saja.

"Asalkan ada revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pemkab Bekasi yang mengubah kawasan industri jadi perumahan," ujar dia. ‎

Di sisi lain, Pemkab Bekasi sendiri sudah mengesahkan R‎aperda RTRW Bekasi sekaligus Rencana Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Di dalamnya, mengakomodir kepentingan Meikarta, terutama soal perluasan Meikarta di luar 84,6 hektare sebagaimana dimaksud Demiz.

Sebagaimana cerita persidangan dengan terdakwa pemberi suap, Billy Sindoro, Fitradjaja Purnama, Henry Jasmen dan Taryudi yang sudah divonis bersalah, pengesahan raperda itu melibatkan pemberian uang untuk membiayai jalan-jalan sejumlah anggota DPRD Bekasi‎ ke Thailand.

Raperda itu sudah disetujui dan hanya dimintakan persetujuan substantif saja ke Pemprov Jabar. ‎Pemkab Bekasi melalui terdakwa Neneng Rahmi Nurlaili sudah mengajukannya.

Halaman
123
Editor: Eko Sutriyanto
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved