Breaking News:

KEIN Mengajak Pondok Pesantren Menjadi Pelopor Gerakan Ekonomi Kerakyatan Diberbagai Daerah

Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mengajak pondok pesantren (Pontren) menjadi pelopor gerakan ekonomi kerakyatan diberbagai daerah.

ist
Soetrisno Bachir dihadapan puluhan ulama dan sekitar 2000 santri dari berbagai pesantren di Tasikmalaya, Kamis (4/4) 

TRIBUNNEWS.COM, TASIKMALAYA - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mengajak pondok pesantren (Pontren) menjadi pelopor gerakan ekonomi kerakyatan diberbagai daerah.

Ajakan ini berdasarkan pertimbangan bahwa pesantren sudah mengajarkan ilmu mengembangkan harta benda (muamalah) dan jumlah santrinya mencapai jutaan orang yang tersebar di berbagai pesantren diseluruh Indonesia.

Ketua KEIN, Soetrisno Bachir mengatakan potensi yang dimiliki ini dapat menjadi bagian dari mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia bila dioptimalkan dengan baik.

Pesantren, kata Soetrisno, sudah mengajarkan fiqih muamalah yang berkaitan dibolehkannya manusia mengembangkan sumberdaya alam dan aset hasil olahannya untuk aktivitas perekonomian dengan tujuan memberikan kemaslahatan bagi manusia dan makhluk hidup lain.

Pelajaran ini bersumber dari tokoh ekonomi Islam yang dituangkan dalam kitab klasik dan kontemporer.

"Kajiannya sudah diajarkan di kelas-kelas dan sekarang saatnya mengaplikasikan kajian muamalah itu dalam perekonomian keseharian, yang dapat disesuaikan dengan budaya daerah masing-masing santri," ungkap Soetrisno Bachir dihadapan puluhan ulama dan sekitar 2000 santri dari berbagai pesantren di Tasikmalaya, Kamis (4/4/2019).

Kegiatan ini rangkaian Dialog Ekonomi Ummat yang diselenggarakan KEIN diberbagai kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera.

Di Indonesia, kegiatan muamalah sudah diterapkan di lembaga keuangan syariah dan produk barang dan jasa syariah. Bahkan fatwa mengenai muamalah sudah dimasukan dalam hukum positif, misalnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

"Ini menjadi bukti bahwa semangat ekonomi syariah sejalan dengan ekonomi kerakyatan, yaitu menciptakan kesejahteran dan keadilan dalam berekonomi," kata Soetrisno Bachir.

Komitmen ekonomi syariah pada masa pemerintahan Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikatakan Soetrisno Bachir sangat besar.

"Ketuanya langsung dipegang Bapak Jokowi," kata Soetrisno.

Salah satu agenda KNKS adalah menumbuhkan kewirausahaan. Ini menjadi agenda strategis karena ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah hanya bisa bergerak bila sektor riilnya bergerak pula. Jalan untuk menggerakannya adalah dengan menumbuhkan wirausahawan.

Untuk menumbuhkan semangat wirausahawan di kalangan pengasuh dan santri, Soetrisno menyarankan perlunya penguatan literasi muamalah, khususnya keuangan syariah dan kewirausahaan.

Literasi bermuara pada inklusi ekonomi syariah dan tumbuhnya semangat kewirausahaan dikalangan santri.

Soetrisno optimis ekonomi Indonesia makin kokoh bila sebagian lulusan pesantren menjadi wirausahawan. Sebab jumlah santri mencapai 4 juta orang di 28 Ribu pesantren diseluruh Indonesia.

Editor: Toni Bramantoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved