Yogyakarta Terpilih Sebagai Lokasi Kajian Pengembangan Demokrasi Pancasila

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terpilih menjadi satu dari tiga daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan kajian pengembangan demokrasi Pancasila.

Yogyakarta Terpilih Sebagai Lokasi Kajian Pengembangan Demokrasi Pancasila
TRIBUN JOGJA/HASAN SAKRI GHOZALI
PAWAI OGOH-OGOH. Peserta pawai menggotong ogoh-ogoh saat berlangsung pawai ogoh-ogoh di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, Sabtu (2/3/2019). Pawai yang diikuti 25 komunitas tersebut untuk menyambut hari raya Nyepi yang akan jatuh pada 7 Maret mendatang. TRIBUN JOGJA/HASAN SAKRI *** Local Caption *** Ogoh-ogoh Kuasai Malioboro Yogyakarta

TRIBUNNEWS.COM, JOGJA - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)  terpilih menjadi satu dari tiga daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan kajian pengembangan demokrasi Pancasila

Penetapan ini dilaksanakan oleh Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) RI dan akan dilaksanakan kajian lebih mendalam terkait budaya sebagai fondasi pengembangan demokrasi Pancasila.

"Terpilihnya DIY sebagai objek kajian erat hubungannya dengan bagaimana kekayaan budaya yang membentuk karakter masyarakat setempat sangat mencerminkan kehidupan Pancasilais."

"Riset ini juga akan menelisik tantangan yang muncul sebagai fenomena sosial di DIY,” jelas Penanggung Jawab Tim Kajian Mayjen TNI (Purn) Dr IGN Arsana, SE, MM, P Sc, dalam kunjungannya menemui Pemerintah Daerah (Pemda) DIY di Gedhong Pracimasana, Komplek Kepatihan, Yogyakarta,  Kamis (20/6/2019).

Dia menjelaskan, pihak Watimpres telah melakukan kajian terkait ‘Dewasa dalam Berdemokrasi’.

Selanjutnya, tahun ini kajian dilakukan untuk melihat sejauh mana budaya menjadi fondasi demokrasi Pancasila

"Kajian kali ini dilakukan dalam rangka menemukan kembali gagasan Pancasilais di dalam interaksi hidup dan berbudaya sehari-hari, " katanya saat ditemui Tribunjogja.com

Selain Arsana, tim kajian Watimpres RI yang melakukan kajian di DIY terdiri dari Ketua Tim Kajian Prof Dr Susanto Zuhdi, M Hum, Anggota Tim Kajian Dr LG Saraswati Putri, M Hum, dan Sekretaris Tim Kajian Indri Putrianti, S Ikom.

Kegiatan pengumpulan data dan informasi tim kajian ini dilaksanakan pada 19-21 Juni 2019 dengan turut menemui para pelaku budaya, tokoh adat, tokoh agama, dan akademisi kebudayaan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY Agung Supriyanto mengatakan, persoalan yang masih harus ditangani secara nasional dalam hal demokrasi ialah mendekatkan kembali lembaga-lembaga demokrasi yang ada, termasuk di Yogyakarta.

Pernyataan Sikap 6 Rektor DIY : Nilai Pancasila Harus Terus Digelorakan

Namun secara keseluruhan, DIY tergolong daerah yang mampu menangani konflik dengan cukup baik.

Halaman
12
Editor: Sugiyarto
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved