Kisah Pelajar di Gunungkidul Terancam Gagal Masuk Sekolah Karena Sistem Zonasi

Bocah bertubuh gempal ini sesekali masuk ke dalam kamar dan sedikit malu menceritakan pengalaman pahitnya yang harus gagal masuk sekolah

Kisah Pelajar di Gunungkidul Terancam Gagal Masuk Sekolah Karena Sistem Zonasi
Kompas.com/Markus Yuwono
Pasha Pratama (12) warga Padukuhan Bulu, RT 05 RW 14, Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Gunungkidul Saat Ditemui Kamis (11/7/2019) 

Saat mengetahui tidak diterima, Pasha sempat mengurung diri di rumah.

"Lalu saya tanya kalau sekolah tidak di SMP 2 Karangmojo bagaimana? Pasha mengaku bingung harus naik apa kesekolah mengingat disini tidak ada angkutan umum. Sudah lama daerah sini tidak ada angkutan umum," ucapnya.

Hal serupa dialami Romi Kurniawan (12), yang rumahnya tidak jauh dari rumah Pasha. Dirinya tidak diterima di SMP 2 Karangmojo meski nilainya 18, karena sistem zonasi.

"Saat mendaftar posisi berada di tengah-tengah lalu lama kelamaan tergeser dan akhirnya terlempar dari SMP 2 Karangmojo. Pilih di SMP 2 Karangmojo karena dekat dengan rumah, sedangkan tetangga ada 4 orang yang diterima di SMP 2 Karangmojo. Nilai saya 18 dan yang diterima nilainya kurang dari saya," ucapnya.

Namun, Roni, dirinya lebih beruntung karena keluarganya tergolong mampu.

Untuk berangkat sekolah dirinya pun diantar oleh keluarganya. Akhirnya dirinya mendaftar ke sekolah swasta di Kota Wonosari.

Tak ada solusi

Kepala Bidang SMP, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) kabupaten Gunungkidul, Kisworo mengatakan saat pendaftaran ada 3 kriteria yang menentukan apakah siswa tersebut diterima atau tidak.

Adapun 3 kriteria itu, yang pertama diprioritaskan adalah jarak dari rumah ke sekolah, keduanya adalah umur, dan ketiga adalah saat pendaftaran.

Pihaknya sudah mendengar keluhan para siswa yang gagal masuk ke sekolah tersebut.

"Kita sudah cek langsung, dan memang ada murid yang lebih dekat dibandingkan Pasha. Kalaupun jaraknya sama kalah di usia berdasarkan berkas yang bersangkutan lebih tua tiga hari," ucapnya.

ILUSTRASI - Orang tua calon siswa Calon Peserta Didik Baru (CPDB) menyerahkan berkas lapor diri Jalur Afirmasi non Zonasi di SMP Negeri 216, Salemba, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2019). Jadwal Lapor Diri CPDB untuk SMP hingga Selasa (9/7/2019). Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
ILUSTRASI - Orang tua calon siswa Calon Peserta Didik Baru (CPDB) menyerahkan berkas lapor diri Jalur Afirmasi non Zonasi di SMP Negeri 216, Salemba, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2019). Jadwal Lapor Diri CPDB untuk SMP hingga Selasa (9/7/2019). Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha (Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha)

Pihaknya tidak bisa berbuat banyak terkait adanya kebijakan dari pusat. Batasan usia pendaftar PPDB SMP tidak lebih dari 15 tahun.

Namun, jika rata-rata usia pendaftar adalah 12 tahun atau 12 tahun lebih 1 hari maka otomatis Pasha terlempar dari peringkatnya.

"Sedangkan untuk NEM memang diabaikan karena hanya untuk pelengkap administrasi saja," katanya.

Kepala SMP 2 Karangmojo Tumijo mengakui, nilai tidak terpantau saat mendaftar karena menggunakan sistem zonasi.

Baca: Pesan PGRI Soal Sistem Zonasi Sekolah, Harus Utamakan Kepentingan Siswa

Pihaknya tidak bisa berbuat banyak, karena daerah lain pun mengalami hal tersebut.

"Di sistem PPDB zonasi antara anak satu dengan yang lain pasti berbeda walaupun perbedaannya hanya nol koma itulah yang dihitung," katanya.

Penulis : Kontributor Yogyakarta, Markus Yuwono

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul : Gagal PPDB, Anak dari Keluarga Miskin Ini Tak Bisa Lanjutkan Sekolah

Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved