Breaking News:

Alasan Pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi Jabar

Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Taufik Budi Santoso menjelaskan alasan di balik munculnya rencana pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Jabar.

zoom-inlihat foto Alasan Pemindahan Pusat Pemerintahan Provinsi Jabar
Tribun Jabar
Polisi tengah mempersiapkan perlengkapan guna mengantisipasi pengunjuk rasa di Gedung Sate, Bandung, Selasa (27/3/2012).

TRIBUNNEWS.COM - Kepala Badan Perencaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Taufik Budi Santoso menjelaskan alasan di balik munculnya rencana pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Jabar.

Budi mengatakan, pemindahan pusat pemerintahan Jabar perlu dilakukan sebagai upaya peningkatan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal itu sangat tergantung dari koordinasi antar OPD se-Jabar.

"Alasan mendasar, efektivitas dan efisiensi pelayanan, mengingat Lokasi kantor Pemerintahan Pemprov Jabar masih terpisah. Selain itu, adanya keunggulan konektivitas kawasan, dengan adanya pembangunan Kereta Cepat, Bandara Kertajati, Tol Cipali, dan Tol Cisumdawu," ujar Taufik, Minggu (1/9/2019).

Baca: Ifan Seventeen Ungkap Hal Mistis Saat Manggung, Ria Ricis: Masa Setan Nonton Konser, Itu Setan Apa?

Baca: Pemeran Video Panas Banjarmasin Viral Mengaku Nama Baiknya Dicemarkan, Sebut untuk Koleksi Pribadi

Selain itu, kata Taufiq, pemindahan pusat pemerintahan dilakukan untuk mengurangi beban Kota Bandung.

Dengan memindahkan pusat pemerintahan, Jabar juga akan memiliki kota baru yang berkualitas, modern, dan berkelanjutan.

"Mengurangi beban Kota Bandung dengan membuat kota baru yang berkualitas, modern, serta sustainable sehingga beban yang di Bogor, Depok, dan Bekasi, maupun Bandung Raya berkurang, sehingga kedua metropolitan itu dapat melakukan pemulihan, city repair,” tutur Taufiq.

Baca: Pemeran Video Panas Banjarmasin Viral Mengaku Nama Baiknya Dicemarkan, Sebut untuk Koleksi Pribadi

Dia menambahkan, rencana pemindahan pusat pemerintahan Jabar sudah ada sebelum masa kepemimpinan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum.

Bahkan, Dinas Perumahan dan Pemukiman sempat melakukan kajian pusat pemerintahan di Walini.

"Sudah ada dari dulu, diwujudkan dengan kajian Pusat Pemerintahan Walini oleh Disperkim. Dengan adanya dinamika perkembangan infrastruktur, dikaji opsi selain walini," katanya.

Baca: PGIW Jawa Barat Selenggarakan Doa Khusus Untuk Papua

Taufiq menuturkan, rencana pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat telah melalui proses dan kajian komprehensif. Begitu pula dengan penunjukan tiga lokasi, yakni Tegalluar (Kabupaten Bandung), Walini (Kabupaten Bandung Barat), dan Segi Tiga Rebana (Kabupaten Majalengka).

Bappeda Jabar, lanjut dia, sudah mengkaji ketiga derah tersebut dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari daya dukung lingkungan dan lahan, sosial, serta hukum.

Halaman
12
Editor: Willem Jonata
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved