Kasus Kriminalisasi Masyarakat Adat Sihaporas, DPRD Sumut: Kita akan Minta Pertanggungjawaban PT TPL

"Mereka datang ke Komisi A meminta keadilan terkait beberapa kasus yang mereka alami, terkait tanah adat mereka seluas sekitar 2.000 hektar," ujarnya

Kasus Kriminalisasi Masyarakat Adat Sihaporas, DPRD Sumut: Kita akan Minta Pertanggungjawaban PT TPL
Tribun Medan/HO
Pertemuan masyarakat adat kawasan Danau Toba dari Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumut bersama NGO pendamping rapat dengar pendapat dengan Komisi A DPRD Sumut, Jumat (8/11/2019. Pada hari yang sama, masyarakat adat bertemu dengan Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting 

TRIBUNNEWS.COM, SAMOSIR - Lembaga Masyarakat AdatKeturunan Ompu Mamontang alut Ambarita  Sihaporas (Lamtoras) Sihaporas Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun mengadu ke DPRD Sumut.

Masyarakat adat didampingi Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak Roganda Simanjuntak, Sekretaris Eksekutif Bakumsu Manambus Pasaribu, dan pegiat linkungan hidup dari Hutan Rakyat Institut (Hari) Saurlin Siagian, mengadukan terkait konflik yang tengah masyarakat adat hadapi.

Masyarakat Adat Lamtoras mencari keadilan atas kriminalisasi yang dilakukan oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL) di perladangan mereka.

Baca: KPK Cegah Anggota DPRD Sumut Akbar Himawan Buchari Bepergian ke Luar Negeri

Masyarakat adat kawasan Danau Toba dari Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumut bersama organisasi non-pemerintah pendamping seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, Hutan Rakyat Institut (HaRI) dan Bakumsu mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi A DPRD Sumut, Jumat (8/11/2019. Pada hari yang sama, masyarakat adat bertemu dengan Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting. (Hand-out/Lamtoras)
Masyarakat adat kawasan Danau Toba dari Desa Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumut bersama organisasi non-pemerintah pendamping seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, Hutan Rakyat Institut (HaRI) dan Bakumsu mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi A DPRD Sumut, Jumat (8/11/2019. Pada hari yang sama, masyarakat adat bertemu dengan Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting. (Hand-out/Lamtoras) (Hand-out/Masyarakat Adat Lamtoras)

Masyarakat Lamtoras didampingi AMMAN dan mahasiswa berkunjung ke DPRD Sumut meminta keadilan.

Fokus persoalan yang mereka sampaikan tanah adat mereka yang diserobot PT TPL dan berujung pada penahanan dua anggota warga Lamtoras di Polres Simalungun.

"Mereka datang ke Komisi A meminta keadilan terkait beberapa kasus yang mereka alami. Yaitu yang pertama terkait tanah adat mereka yang sampai saat ini dianggap bagian dari konsesi TPL yang diberikan Menteri Lingkungan Hidup dengan luas areal sekitar 2000 Ha," ujar Sekretaris Komisi A Taripar Hutabarat.

Taripar menyampaikan, warga Sihaporas menuntut keadilan dan meminta Komisi A DPRD Sumatera Utara untuk menjembatani permalahan ini kepada pemerintah.

Kemudian Komisi A DPRD Sumut diminta turun tangan dan melihat kejadian tersebut yang berujung penahanan warga dan lainnya saat ini malah diburu polisi.

Kata Taripar, warga Sihaporas merasa terancam, apalagi kasus yang mereka adukam ke Polsek Sidamanik tidak ditanggapi lantaran pihak TPL sudah terlebih dahulu mengadu ke Polred Simalungun dan menuding warga melakukan pemukulan.

Sedangkan, warga yang juga menjadi korban pemukulan tidak mendapat perhatian.

Halaman
123
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved