Hari Antikorupsi Sedunia

Dinilai Berhasil Cegah Korupsi di Banggai, Herwin Yatim Terima Penghargaan dari KPK

apresiasi terhadap Bangkep dalam implementasi pencegahan korupsi pemerintah daerah dengan capaian Monitoring Centre For Prevention (MCP) 3 teratas

HandOut/Istimewa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi terhadap Kabupaten Banggai dalam implementasi pencegahan korupsi pemerintah daerah (pemda) dengan capaian Monitoring Centre For Prevention (MCP) 3 teratas di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Bupati Herwin Yatim dinilai berhasil dalam melakukan pencegahan tindak korupsi di Kabupaten Banggai.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun memberikan apresiasi terhadap Kabupaten Banggai dalam implementasi pencegahan korupsi pemerintah daerah (pemda) dengan capaian Monitoring Centre For Prevention (MCP) 3 teratas di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng).

Apresiasi tersebut berdasarkan undangan KPK RI Nomor 1466/HM.00.00/01-50/12/2019, perihal undangan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2019 yang juga dihadiri oleh 63 Bupati dan 38 Walikota di Gedung Merah Putih, kantor KPK RI, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019).

Herwin pun tak lupa mengungkapkan apresiasi setinggi-tingginya terhadap pihak-pihak terkait yang telah mendukung dan membantu aksi pencegahan korupsi, khususnya Inspektorat Banggai sebagai leading sector.

Orang nomor satu di Banggai itu juga mengungkapkan, akan terus mengevaluasi instansi/dinas dengan nilai indeks di bawah 70 persen.

"Harapannya, nilai indeks di setiap kategori ke depannya mampu mencapai 100 persen, tentunya hal itu bisa terwujud jika didukung oleh setiap OPD," kata dia dalam keterangan yang diterima, Senin (9/12/2019).

Capaian MCP Banggai sendiri meliputi 81 persen dalam kategori perencanaan dan penganggaran APBD, 99 persen kategori pengadaan barang dan jasa, 90 persen kategori pelayanan terpadu satu pintu, 80 persen kategori kapabilitas APIP, 89 persen kategori manajemen ASN, 100 persen kategori optimalisasi pendapatan daerah, 100 persen kategori nanajemen aset daerah, dan 57 persen kategori tata kelola dana desa.

Di samping itu, perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi salah satu fokus Herwin dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurut Herwin, salah satu kunci keberhasilan adalah komitmen penuh Kepala Daerah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, KPK berkoordinasi dalam melakukan pendampingan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

Halaman
12
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved