Penggusuran Tamansari, Kuasa Hukum Warga Sebut Pemrakarsa Tak Kantongi Sertifikat Hak Milik

Kuasa Hukum Warga Tamansari Bandung, Gugun buka suara terkait kasus tersebut, Menurutnya, Pemrakarsa tidak memiliki sertifikat hak milik.

Penggusuran Tamansari, Kuasa Hukum Warga Sebut Pemrakarsa Tak Kantongi Sertifikat Hak Milik
Tangkap Layar YouTube KompasTV
Tangkap Layar YouTube KompasTV Kuasa Hukum Warga Tamansari Bandung Gugun 

TRIBUNNEWS.COM - Kasus penggusuran yang terjadi di Kelurahan Tamansari, Bandung, Kamis (12/12/2019) memasuki babak baru.

Seusai ramai diperbincangkan publik, Kuasa Hukum Warga Tamansari, Gugun kini turut buka suara.

Menurut Gugun, satu di antara prasyarat yuridis yang disebutkan adalah harus ada sertifikat hak milik dari dinas terkait.

"Faktanya tadi juga disampaikan oleh Majelis Hakim bahwa tidak ada sertifikat hak milik yang diajukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota (DPKP3) Bandung," kata Gugun yang Tribunnews kutip melalui tayangan YouTube Kompas TV, Kamis (19/12/2019).

Ia menambahkan, pihak pemrakarsa tersebut hanya memiliki surat keterangan bahwa lahan di Tamansari adalah aset daerah.

Gugun menegaskan di hadapan rekan media, bahwa aset daerah harus terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Dia juga harus ter-register, baru kemudian tercatar sebagai aset daerah," tegasnya.

Kasus penggusuran rumah warga Tamansari, Bandung itu juga mendapat perhatian dari Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati.

Asfinawati buka suara di acara Indonesia Lawyers Club tvOne, Selasa (17/12/2019).

Menurutnya, tidak ada konsep terkait kepemilikan tanah di Indonesia.

Halaman
1234
Penulis: Andari Wulan Nugrahani
Editor: Ifa Nabila
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved