Natal dan Tahun Baru 2020

Isu Larangan Natal di Dharmasraya, Komnas HAM: Ibadah itu Bukan Kejahatan dan Tak Ganggu Keamanan

Komnas HAM ungkap masalah larangan Natal di Dharmasraya dan Sijunjung Sumbar, sebut tak boleh bangun gereja lantaran umat Kristen masih sedikit.

Isu Larangan Natal di Dharmasraya, Komnas HAM: Ibadah itu Bukan Kejahatan dan Tak Ganggu Keamanan
YouTube Talk Show tvOne
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam membahas kabar pelarangan perayaan Natal di beberapa desa di Kabupaten Dharmasraya dan Sinjunjung, Sumatera Barat. 

"Kalau tidak, wajah konstitusi kita adalah wajah yang gagal menjaga semangat toleransi di negeri ini," pungkasnya.

Ornamen Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 terpasang di kawasan Dunia Fantasi (Dufan), Taman Impian Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (21/12/2019).
Ilustrasi perayaan Natal. Ornamen Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 terpasang di kawasan Dunia Fantasi (Dufan), Taman Impian Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (21/12/2019). (Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha)

Komnas HAM Sebut Pelarangan Natal Tetap Terjadi

Sebelumnya, Choirul menanggapi kabar bahwa pelarangan merayakan Natal itu sebenarnya tidak benar terjadi.

Choirul memandang, meski kabar pelarangan merayakan Natal itu tidak disertai surat perintah resmi, namun tetap saja ada imbauan agar umat Kristen tidak merayakan Natal di sana.

"Memang, kalau kami menganggapnya memang ini ada pelarangan walaupun tidak harus bersifat formal begitu ya, tidak ada surat, macam-macam, tapi imbauan itu agar tidak merayakannya," ujar Choirul.

Choirul mengungkap penyebab dari kasus ini adalah tidak adanya gereja yang berdiri tetap secara resmi di dua kabupaten itu.

"Memang akar masalahnya adalah soal rumah ibadah, lah ini yang menurut kami memang harus ada jalan keluar," ungkapnya.

Ia kemudian menyinggung soal Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mengenai pendirian rumah ibadah.

Diketahui, dalam PBM tahun 2006 itu terdapat batas minimal penganut suatu agama, yakni 90 orang, dan baru akan diizinkan membuat rumah ibadah.

Dari peraturan itu, Choirul menyebut jika memang penganut Kristiani di wilayah itu belum mencapai batas minimal, maka seharusnya ada rumah ibadah sementara.

Halaman
1234
Penulis: Ifa Nabila
Editor: Pravitri Retno Widyastuti
Sumber: TribunSolo.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved