Apkasi Dorong Investasi dan Penanaman Modal Yang Merata di Seluruh Indonesia

Apkasi mengapresiasi langkah Pemerintah yang menggenjot investasi dan penanaman modal secara merata di seluruh nusantara

Apkasi Dorong Investasi dan Penanaman Modal Yang Merata di Seluruh Indonesia
HO/Apkasi
(Kiri-Kanan): Ketua Bidang Humas dan Promosi Daerah Apkasi, Yusuf Lubis (Bupati Pasaman), Ketua Bidang Kerjasama Antar-Lembaga Apkasi, Ahmed Zaki Iskandar Z. (Bupati Tangerang), Wakil Ketua Umum Apkasi, Sokhiatulo Laoli (Bupati Nias), Sekretaris Bidang Kerjasama Antar Daerah, Erlina Ria Norsan (Bupati Mempawah), dan Ketua Bidang Budaya dan Pariwisata, Sahan Saleh (Bupati Belitung). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyampaikan sejumlah hal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite IV DPD RI dengan asosiasi pemerintah daerah mencakup APPSI, Apkasi, dan Apeksi, di Gedung Nusantara 5, Ruang GBHN, Senayan Jakarta, Rabu (22/01/2020).

Satu di antaranya adalah komitmen Apkasi untuk mendorong iklim yang kondusif bagi investasi dan penanaman modal yang merata di semua daerah di Indonesia.

Rombongan Apkasi dipimpin langsung Wakil Ketua Umum, Sokhiatulo Laoli (Bupati Nias), didampingi Ketua Bidang Humas dan Promosi Daerah, Yusuf Lubis (Bupati Pasaman), Ketua Bidang Kerjasama Antar Lembaga, Ahmed Zaki Iskandar Z. (Bupati Tangerang), Sekretaris Bidang Kerjasama Antar Daerah, Erlina Ria Noorsan (Bupati Mempawah), dan Ketua Bidang Budaya dan Pariwisata, Sahan Saleh (Bupati Belitung).

Dalam kesempatan tersebut, Apkasi mengapresiasi langkah Pemerintah yang menggenjot investasi dan penanaman modal secara merata di seluruh nusantara dengan menyederhanakan sistem perizinan yang dianggap mempersulit investasi, di mana sejak Mei 2018 diluncurkan program Online Single Submission (OSS) yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

“Kebijakan dan semangat pemerintah pusat dalam menarik investasi dan penanaman modal tentu kami sambut baik oleh para kepala daerah yang diwujudkan dalam bentuk perbaikan di sejumlah peraturan-peraturan daerah yang kini lebih ramah investasi,” tutur Sokhiatulo Laoli.

Laoli menitikberatkan. kebijakan penanaman modal daerah harus menjadi bagian penting dari bentuk penyelenggaraan perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah, membangunan pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian dearah yang berdaya saing.

Ahmed Zaki Iskandar menambahkan, ada tiga permasalahan yang berkembang di lapangan. Pertama, proses penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang masih menunggu NSPK (Norma, Standar Prosedur dan Kriteria) dari masing-masing kementerian dan Lembaga yang berwenang sebagai pedoman bagi penerbitan dalam beberapa sektor perizinan.

“Namun NSPK yang sudah terbit dari kementerian atau lembaga belum sepenuhnya optimal di dalam sosialisasinya kepada pelaku usaha maupun Pemerintah Kabupaten/Kota,” imbuh Zaki.

Permasalahan kedua, lanjut Zaki, para pelaku usaha merasa sudah memiliki izin, padahal perizinan yang melalui OSS belum berlaku efektif dan sebagian besar pelaku usaha tidak menindaklanjuti ke pemenuhan komitmen.

Zaki meneruskan, persoalan ketiga, para pelaku usaha belum sepenuhnya paham dengan pentingnya membuat LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) Online. 

Halaman
12
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved