Breaking News:

Buntut Demo BLT Rp 600 Ribu di Madina, Kades Mompang Julu Akhirnya Mengundurkan Diri

Aksi unjuk rasa warga Desa Mompang Julu meredam setelah kepala desa membuat surat pernyataan pengunduran dirinya.

Tribun Medan/HO
Warga Madina melakukan aksi unjuk rasa terkait bansos, Senin (29/6/2020). 

Untuk tetap menciptakan suasana aman, aparat gabungan dari TNI dan Polri diterjunkan ke lokasi.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, aksi sempat memanas hingga menimbulkan enam personel kepolisian menjadi korban.

Baca: Demo BLT Rp 600 Ribu di Madina Ricuh, Mobil Wakapolres Dibakar, 6 Polisi Terluka Dilempari Batu

Baca: 6 Polisi Terluka saat Demo Tuntut Kepala Desa Lengser di Madina, Ada yang Luka Robek di Kelopak Mata

Dalam orasi beberapa mahasiswa menjelaskan bahwasanya Kepala Desa Mompang Julu Kecamatan Penyabungan, diduga tidak transparan dalam pengolahan Dana Desa serta diduga terjadi praktek KKN terhadap kebijakan yang telah dilakukan.

Warga meminta klarifikasi dan informasi Kepala Desa Mompang Julu, Hendri Hasibuan tentang Dana Desa Anggaran TA 2018 - 2020.

Ketika tidak bisa mengklarifikasi semua dugaan yang tercantum, maka warga minta kades mundur dari jabatannya.

Informasi lain yang berhasil dihimpun Tribun Medan, para pendemo meminta agar Bupati Mandailing Natal supaya mencabut SK Kepala Desa Mompang Julu yang dianggap warga tidak transparan mengelola dana desa TA 2018- 2020.

Kemudian para pendemo juga meminta pihak penegak hukum harus memeriksa dan menangkap Kepala Desa Mompang Julu.

Untuk meredam aksi para warga, petugas sempat melakukan negosiasi antara massa pemblokir Jalan dilakukan untuk dapat membuka akses jalinsum dan akan memproses tuntutan massa pendemo tentang dugaan ketidak ketransparansian penyaluran BLT Dana Desa oleh Kepala Desa selambat-lambatnya 5 hari kedepan.

Baca: Suasana Mencekam Aksi Tuntut Kepala Desa Lengser, Massa Kalap Sampai Bakar Mobil Wakapolres Madina

Baca: Protes BLT Tak Transparan, Warga Bakar Mobil Wakapolres Mandailing Natal dan Tuntut Kades Mundur

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, sempat dilakukan negosiasi antara petugas dan massa.

Namun kelompok massa pemblokir jalan, tidak menerima dan meminta agar Bupati Madina segara mengeluarkan surat pemecatan terhadap kepala Desa.

Halaman
123
Editor: Dewi Agustina
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved